Sabtu, 07 Feb 2026 05:23 WIB

Buleks Kritik Lemotnya Perizinan Surabaya, Sebut Hambat Investasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 15 Jul 2025 16:59 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H Budi Leksono
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H Budi Leksono

selalu.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H Budi Leksono, menyoroti lambannya proses perizinan di Surabaya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Turut Sesalkan Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo

Buleks, sapaan akrabnya, menilai kondisi ini berdampak langsung terhadap investasi dan laju pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

 

“Banyak pelaku usaha dan investor mengeluhkan proses perizinan yang terlalu panjang dan berbelit. Ini jelas menjadi penghambat masuknya investasi baru dan percepatan pembangunan,” kata Buleks kepada selalu.id, Selasa (15/7/2025).

 

Anggota Komisi B DPRD Surabaya itu menegaskan keterlambatan perizinan tidak hanya merugikan investor, tetapi juga masyarakat dan pemerintah daerah karena berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dan memperlambat penciptaan lapangan kerja.

 

Menurutnya, sejumlah faktor menyebabkan lambannya proses perizinan, mulai dari regulasi tumpang tindih, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya SDM yang kompeten, hingga birokrasi yang tidak efisien dan minim transparansi.

 

Baca Juga: Polisi Juga Bakal Panggil Anggota DPRD Surabaya dalam Kasus Bimtek, Siapa Jadi Tersangka?

“Permasalahan klasik ini akan terus jadi penghambat jika tidak segera dibenahi. Harus ada terobosan nyata, bukan hanya janji,” ujarnya.

 

Sebagai solusi, Buleks mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menyederhanakan regulasi, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan memaksimalkan pemanfaatan sistem perizinan online.

 

“Transparansi dan keterlibatan masyarakat di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi kepemudaan juga penting. Ini bagian dari akuntabilitas pelayanan publik,” tambahnya.

Baca Juga: Dalami Kasus Bimtek 2011, Anggota DPRD Surabaya Aktif juga Bakal Diperiksa

 

Buleks menilai percepatan perizinan akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Surabaya.

 

“Jangan sampai niat baik pelaku usaha pupus karena birokrasi yang lambat. Kalau ini terus dibiarkan, Surabaya bisa kehilangan momentum,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

KPK Ungkap Tren Emas Kini Jadi Alat Suap

Hal ini membuat KPK lebih menaruh perhatian terhadap emas terkait komoditas korupsi di samping uang tunai dan kripto.

Pembentukan DJENPES Dekati Final, Menag: Bukti Keseriusan Pemerintahan Prabowo!

Menurut Menag, pesantren saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan komprehensif. 

Dugaan Korupsi di KBS, Wali Kota Eri Minta Kejati Jatim Usut Tuntas

Eri mengungkapkan, dugaan persoalan pengelolaan keuangan di tubuh KBS tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota.

Jember Resmi Launching FORPROV Jatim III 2026, KORMI Siap Berikan yang Terbaik

KORMI Jember optimistis FORPROV III Jawa Timur 2026 akan berjalan sukses serta menjadi salah satu festival olahraga rekreasi terbaik di tingkat provinsi.

Sekjen: Kemenag Terus Perjuangkan Guru Swasta Bisa Diangkat PPPK

Selain soal PPPK, Sekjen Kemenag juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan akselerasi dalam program sertifikasi guru.

Balita 2 Tahun di Probolinggo yang Hilang Misterius Belum Ditemukan

Sebelum dikabarkan hilang, korban terlihat berada di depan teras rumahnya. Tak berselang lama, korban dikabarkan hilang.