selalu.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kota.
Baca Juga: Hari Pertama MPLS, DPRD Surabaya Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas
Ia menyoroti dua proyek strategis, yaitu Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT), sebagai langkah penting untuk menciptakan mobilitas yang merata dan adil.
Menurut Achmad, arah pembangunan infrastruktur dalam RPJMD harus menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya berfokus pada pusat kota.
Hal ini sejalan dengan pidato politik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam rapat paripurna DPRD sebelumnya, yang menempatkan JLLB dan JLLT sebagai prioritas pembangunan.
“JLLB di wilayah barat sangat dibutuhkan karena kawasan tersebut kini berkembang sebagai permukiman baru. Kehadiran JLLB akan memperlancar mobilitas warga sekaligus menjadi penghubung strategis ke Kabupaten Gresik,” ujar legislator Fraksi Golkar itu, Senin (30/6/2025).
Sementara itu, JLLT dinilai memiliki peran penting sebagai koridor logistik. Jalur ini akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak di utara dengan Bandara Juanda dan Kabupaten Sidoarjo di selatan.
“Ini bukan hanya jalan, tapi jalur ekonomi yang bisa mengurangi beban kemacetan kota. Kendaraan logistik tak harus melintasi pusat kota, cukup lewat JLLT,” jelasnya.
Achmad berharap JLLT dapat menjadi solusi distribusi logistik yang efisien serta mengurangi kerusakan jalan perkotaan akibat lalu lintas kendaraan berat.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur permukiman, seperti perbaikan jalan lingkungan dan penanganan genangan air.
Baca Juga: Dukung SRRL, DPRD Surabaya Tekankan Pembangunan Flyover–Underpass Tanpa Abaikan Program Sosial
“Jangan sampai pembangunan hanya berpusat di tengah kota. Infrastruktur di perkampungan juga harus menjadi perhatian. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah infrastruktur Surabaya akan tertata secara paripurna,” katanya.
Menurut Achmad, keseriusan Pemerintah Kota dalam menggarap JLLB dan JLLT akan menjadi indikator komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang inklusif.
“Visi misi telah disampaikan dan kini saatnya warga diberikan bukti atas keberpihakan tersebut. Dan JLLB–JLLT adalah buktinya,” ujarnya.
Dalam pidato visi misi Wali Kota Eri Cahyadi pada rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025), disebutkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan fiskal kota. Beberapa sektor strategis membutuhkan anggaran besar.
Penanganan banjir di wilayah perkampungan, misalnya, memerlukan dana hingga Rp9,6 triliun. Sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing menyerap Rp2,5 triliun dan Rp2,7 triliun.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Dispendik Bentuk Satgas Cegah Bullying saat MPLS
Pemkot juga mengalokasikan Rp1,4 triliun per tahun untuk honor pelayan publik seperti RT/RW, guru ngaji, dan pengurus rumah ibadah. Kebutuhan infrastruktur, termasuk proyek jalan kota, kampung, serta JLLB dan JLLT, diperkirakan menelan Rp10,6 triliun.
Untuk sektor sosial, perbaikan 8.176 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) membutuhkan Rp286 miliar, dan program jaminan kesehatan semesta memerlukan Rp450 miliar.
Beasiswa untuk lebih dari 3.600 pelajar dan mahasiswa disiapkan sebesar Rp55 miliar, sedangkan Rp280 miliar dialokasikan untuk penerangan jalan umum di 29.853 titik.
Angka tersebut belum mencakup kebutuhan untuk pengembangan UMKM, pembangunan balai RW, ketahanan pangan, serta sektor pariwisata, olahraga, dan kesenian yang juga menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.
Editor : Ading