223 Pejabat Pemkot Surabaya Dilantik di Puncak HJKS ke-732, Jabatan Sekda Masih Kosong
- Penulis : Ade Resty
- | Sabtu, 31 Mei 2025 12:11 WIB
selalu.id – Sebanyak 223 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi dilantik bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Sabtu (31/5/2025).
Baca Juga: DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Data Desilnya di Atas 5
Pelantikan besar-besaran ini mencakup pejabat eselon II dan III, termasuk kepala bidang, kepala bagian, hingga kepala dinas.
Namun, posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya masih kosong dan akan segera diisi melalui seleksi terbuka.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari evaluasi kinerja dan penataan birokrasi agar lebih dinamis dan profesional.
“Dari 223 pejabat ini, 55 orang naik jabatan berdasarkan proposal dan hasil asesmen. Sisanya bergeser dan berputar agar tidak terlalu lama berada di zona nyaman,” ujar Eri.
Ia menambahkan, pejabat yang telah menjabat lebih dari dua tahun akan digeser ke posisi lain untuk memperluas pengalaman lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mengasah kemampuan manajerial.
“Kalau seorang pejabat terlalu lama di satu tempat, kemampuan manajerialnya bisa stagnan. Dia harus merasakan beban kerja di tempat lain,” jelasnya.
Eri menekankan bahwa pelantikan ini telah melalui evaluasi ketat, termasuk rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan merupakan bagian dari peringatan HJKS ke-732.
Sementara itu, jabatan Sekda Kota Surabaya masih belum terisi. Pemkot berencana segera membentuk panitia seleksi (pansel) dan membuka pendaftaran secara terbuka.
“Siapa pun boleh mendaftar, dari dalam maupun luar Surabaya. Tapi harus memahami visi-misi kota ini dan siap mengemban tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukan hanya soal prestise, melainkan soal kesiapan menghadapi risiko dan tanggung jawab besar.
Dalam pidatonya, Eri kembali menekankan bahwa birokrasi harus menjadi mesin pelayanan publik, bukan alat kepentingan politik.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak
“Birokrasi ini adalah mesin kota. Wali kota hanya dirijen. Maka siapa pun kepala daerahnya nanti, birokrasi harus tetap kuat dan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Eri juga mengingatkan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan latar belakang keilmuan yang relevan, terutama untuk jabatan teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain jabatan Sekda, lima posisi kepala dinas juga akan segera dibuka melalui seleksi terbuka. Eri berharap proses ini bisa berjalan cepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita kejar cepat. Setelah Sekda terisi, baru kita isi kepala dinas yang kosong. Mekanisme seleksinya tetap terbuka dan profesional,” pungkasnya.
Editor : Ading
