Rabu, 22 Jul 2026 01:26 WIB

DPRD Surabaya: Koperasi Merah Putih Harus Libatkan Akar Rumput, Bukan Proyek Atas

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 26 Mei 2025 13:50 WIB
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono

selalu.id – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mendesak pemerintah agar lebih serius membangun koperasi sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.

 

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurutnya, selama ini koperasi hanya menjadi simbol tanpa kekuatan nyata, sementara sistem ekonomi masih didominasi segelintir konglomerat.

 

Hal ini disampaikan Baktiono menanggapi rencana pendirian Koperasi Merah Putih di 154 kelurahan se-Kota Surabaya. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan semangat UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang menekankan pentingnya demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan.

 

“Pasal 33 itu jelas. Tapi sampai hari ini koperasi belum dijalankan dengan semestinya. Yang berkembang justru konglomerasi, bukan usaha rakyat,” kata Baktiono, Senin (26/5/2025).

 

Ia mengkritik dominasi pengusaha besar yang menurutnya sering tumbuh karena kedekatan dengan kekuasaan, bukan karena daya saing yang sehat.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

“Ini sudah terjadi sejak Orde Baru. Yang kaya bukan karena kerja keras atau inovasi, tapi karena relasi politik,” tegasnya.

 

Baktiono menyambut baik inisiatif Koperasi Merah Putih, namun mengingatkan agar program ini tidak menjadi proyek elitis dari atas ke bawah. Ia menekankan pentingnya pendekatan dari akar rumput agar koperasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

 

“Dinas koperasi ada di daerah, kementerian pun ada. Tapi jangan cuma jadi hiasan. Koperasi harus diberi ruang untuk tumbuh, bukan sekadar papan nama,” ujarnya.

Baca Juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya

 

Ia juga berharap pemerintah tidak lagi mendorong munculnya konglomerasi baru dengan memanjakan segelintir pihak melalui kebijakan. Sebaliknya, anggaran negara harus diarahkan ke masyarakat kecil yang ingin membentuk koperasi produktif dan berdaya.

 

“Jangan sampai koperasi hanya hidup segan mati tak mau. Kita butuh koperasi yang untung bersama rakyat, tumbuh bersama rakyat,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.