Kamis, 23 Jul 2026 03:12 WIB

Warga Surabaya Laporkan Anggota DPRD Jatim ke BK soal Kunker Luar Negeri

Kantor DPRD Jatim
Kantor DPRD Jatim

selalu.id – Seorang warga Pakal, Kota Surabaya, melaporkan sejumlah anggota DPRD Jawa Timur ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim atas dugaan pelanggaran etika terkait kunjungan kerja ke luar negeri di tengah seruan efisiensi anggaran. Laporan disampaikan pada Jumat (16/5/2025) siang.

 

Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba

Pelapor bernama Shuhaeb mempertanyakan keputusan anggota dewan yang tetap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, meski telah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.

 

"Sebagai masyarakat biasa, saya heran. Ada Inpres soal efisiensi, tapi anggota DPRD malah berangkat ke luar negeri. Harusnya yang diprioritaskan itu kepentingan yang lebih mendesak," ujarnya.

 

Shuhaeb juga mengaku bingung setelah mengetahui kunjungan tersebut tidak menggunakan anggaran dari Sekretariat Dewan (Sekwan). Ia menduga keberangkatan dilakukan secara mendadak, sebab anggarannya tidak terpantau di situs Rencana Umum Pengadaan (RUP), baik sebagai penyedia maupun swakelola.

 

"Kalau tidak terlacak di RUP, apakah nanti pakai perubahan anggaran? Ini jelas janggal. Sebelum berangkat, semestinya dibahas dan diketahui semua anggota dewan agar tak terkesan seperti cuti liburan," tambahnya.

 

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Ia menegaskan, Inpres 1/2025 mengatur pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, pembatasan kegiatan studi banding, serta larangan belanja tanpa output terukur. Shuhaeb juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini melarang pejabat melakukan kunjungan luar negeri selama lima tahun demi penghematan.

 

Karena banyak kecurigaan, Shuhaeb yang juga anggota Banser Kecamatan Pakal ini mengajukan laporan secara pribadi ke BK DPRD Jatim. Ia berharap penggunaan anggaran bisa lebih transparan.

 

"Alhamdulillah, surat pengaduan direspons dengan baik. Saya akan dikabari soal hasilnya," katanya.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

 

Ketua BK DPRD Jatim, H. Makin Abbas, menyambut baik laporan tersebut. Ia menyebut BK akan segera merapatkan pengaduan itu bersama seluruh anggotanya sebelum dilaporkan ke Ketua DPRD Jatim.

 

"Padahal sudah jelas, pimpinan DPRD juga telah melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi masih saja ada yang berangkat," ujar politisi PKB itu.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.