Khofifah Desak Rekrutmen PMI Diperketat, Cegah Eksploitasi dan Perdagangan Organ
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 15 Mei 2025 13:01 WIB
selalu.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendesak pengetatan proses rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mencegah maraknya eksploitasi dan praktik perdagangan organ.
Baca Juga: Gubernur Jatim Khofifah Sidak Pengambilan PIN SPMB di SMA Surabaya, Ini yang Ditemukan
Desakan itu disampaikan Khofifah menyusul temuan praktik rekrutmen ilegal yang melibatkan jaringan informal di tingkat desa. “Rekrutmen secara informal, antar tetangga atau keluarga, menjadi celah utama masuknya eksploitasi,” ujar Khofifah, Kamis (15/5/2025).
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolda Jatim serta para bupati dan wali kota untuk membongkar jaringan tersebut. Namun, minimnya transparansi dan pengawasan masih menjadi kendala utama dalam pencegahan.
Khofifah mengungkapkan bahwa jumlah PMI yang dipulangkan dalam kondisi memprihatinkan terus meningkat. Selain eksploitasi kerja, terdapat pula kasus PMI yang dijadikan pekerja seks atau bahkan korban perdagangan organ.
“Ada yang awalnya dijanjikan kerja administratif, tapi justru dipaksa menjadi pekerja seks atau korban perdagangan organ,” tegasnya.
Baca Juga: PMI Surabaya Gelar Bulan Dana, Perkuat Solidaritas hingga Kepedulian Sosial
Kabupaten Ponorogo menjadi perhatian khusus karena merupakan daerah penyumbang PMI terbesar di Jawa Timur. Khofifah menekankan, yang perlu diperbaiki bukan hanya jumlah pengiriman, melainkan sistem rekrutmen dan perlindungannya.
Ia mendorong penguatan pelatihan vokasional agar PMI memiliki keterampilan yang terstandarisasi dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Selain itu, ia menyerukan peningkatan kerja sama dengan negara-negara penempatan untuk memastikan perlindungan hak PMI.
Baca Juga: Kemiskinan di Jatim Kini Turun Signifikan, Berikut Rincian Lengkapnya
Langkah lainnya yakni koordinasi dengan Kementerian PUPR agar PMI bisa mengakses program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami mencari format agar PMI juga bisa memperoleh rumah melalui skema MBR,” jelasnya.
Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat ikut aktif mengawasi dan melaporkan indikasi praktik rekrutmen ilegal. “Perlindungan PMI adalah upaya bersama untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan mereka bekerja secara aman dan bermartabat,” pungkasnya.
Editor : Ading
