Senin, 02 Feb 2026 00:01 WIB

Khofifah Desak Rekrutmen PMI Diperketat, Cegah Eksploitasi dan Perdagangan Organ

Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah

selalu.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendesak pengetatan proses rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mencegah maraknya eksploitasi dan praktik perdagangan organ.

 

Baca Juga: Kasus Korupsi Pokir DPRD Jatim, Hakim Minta KPK Panggil Gubernur Khofifah

Desakan itu disampaikan Khofifah menyusul temuan praktik rekrutmen ilegal yang melibatkan jaringan informal di tingkat desa. “Rekrutmen secara informal, antar tetangga atau keluarga, menjadi celah utama masuknya eksploitasi,” ujar Khofifah, Kamis (15/5/2025).

 

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolda Jatim serta para bupati dan wali kota untuk membongkar jaringan tersebut. Namun, minimnya transparansi dan pengawasan masih menjadi kendala utama dalam pencegahan.

 

Khofifah mengungkapkan bahwa jumlah PMI yang dipulangkan dalam kondisi memprihatinkan terus meningkat. Selain eksploitasi kerja, terdapat pula kasus PMI yang dijadikan pekerja seks atau bahkan korban perdagangan organ.

 

“Ada yang awalnya dijanjikan kerja administratif, tapi justru dipaksa menjadi pekerja seks atau korban perdagangan organ,” tegasnya.

Baca Juga: F Bagus Panuntun Jabat Plt Wali Kota Madiun, Khofifah Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

 

Kabupaten Ponorogo menjadi perhatian khusus karena merupakan daerah penyumbang PMI terbesar di Jawa Timur. Khofifah menekankan, yang perlu diperbaiki bukan hanya jumlah pengiriman, melainkan sistem rekrutmen dan perlindungannya.

 

Ia mendorong penguatan pelatihan vokasional agar PMI memiliki keterampilan yang terstandarisasi dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Selain itu, ia menyerukan peningkatan kerja sama dengan negara-negara penempatan untuk memastikan perlindungan hak PMI.

 

Baca Juga: Jawab Tantangan Wali Kota Eri, Ketua Harian PMI Surabaya Pastikan Bersinergi dengan Kampung Pancasila

Langkah lainnya yakni koordinasi dengan Kementerian PUPR agar PMI bisa mengakses program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami mencari format agar PMI juga bisa memperoleh rumah melalui skema MBR,” jelasnya.

 

Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat ikut aktif mengawasi dan melaporkan indikasi praktik rekrutmen ilegal. “Perlindungan PMI adalah upaya bersama untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan mereka bekerja secara aman dan bermartabat,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Pada laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 ini, Bajul Ijo-julukan Persebaya, hanya mampu memetik satu poin, tidak seperti yang diharapkan.

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.