selalu.id – Pungutan biaya wisuda di sekolah kembali menjadi sorotan. Kali ini, polemik mencuat dari sebuah SMP favorit di pusat Kota Surabaya. Sejumlah orang tua siswa mengadukan praktik pungutan wajib yang memberatkan kepada Dewan Pendidikan Jawa Timur (Jatim).
Baca Juga: Jatim Resmi Hapus Wisuda Sekolah Negeri: Seremoni Bukan Prioritas
Ali Yusa, perwakilan Dewan Pendidikan Jatim, membenarkan adanya aduan tersebut. Ia mengungkapkan, para orang tua siswa merasa terbebani dengan biaya wisuda yang mencapai Rp1.150.000 per siswa. "Mereka takut protes karena khawatir anaknya mendapat perlakuan kurang baik di sekolah," ujar Ali Yusa saat ditemui selalu.id di Surabaya, Senin (28/4/2025).
Situasi ini semakin memprihatinkan karena beban ekonomi sebagian orang tua siswa yang pas-pasan. Ali Yusa menceritakan, ada orang tua siswa yang berniat menggadaikan sertifikat rumah (SHM) demi membiayai acara wisuda anaknya. "Bayangkan, sampai rela menggadaikan SHM hanya untuk wisuda. Padahal, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dan kebutuhan hidup sehari-hari," imbuhnya.
Menurut Ali Yusa, koordinator kelas (korlas) sebagai perwakilan panitia membagikan surat kesanggupan membayar biaya wisuda tersebut. Namun, ketika orang tua siswa menyatakan keberatan, korlas justru balik bertanya, "Mampunya berapa?"
Baca Juga: Wisuda Pascasarjana di Unair, AHY Teringat Mendiang Ibu Ani Yudhoyono
Hal ini menunjukkan adanya tekanan terselubung agar orang tua siswa tetap membayar, meski kondisi ekonomi mereka terbatas. "Mereka yang ekonominya pas-pasan merasa sungkan jika tidak ikut membayar," tambah Ali Yusa.
Praktik ini menimbulkan kecemasan dan tekanan bagi orang tua siswa yang terhimpit secara ekonomi. Kejadian ini menjadi bukti bahwa pungutan biaya di sekolah, khususnya untuk acara wisuda, masih menjadi masalah yang perlu ditangani serius.
Baca Juga: Cerita Wisudawan STIDKI Ar Rahma Mualafkan Warga di Perbatasan Timor Leste
Dewan Pendidikan Jatim diharapkan menindaklanjuti aduan ini dan memastikan sekolah menerapkan kebijakan yang lebih transparan serta tidak memberatkan orang tua siswa. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat pengawasan agar praktik pungutan liar serta kegiatan konsumtif di sekolah dapat ditekan dan dihentikan.
"Pendidikan yang berkualitas seharusnya terjangkau oleh semua kalangan tanpa harus membebani orang tua siswa dengan biaya-biaya yang tidak masuk akal," tutup Ali Yusa.
Editor : Ading