Rabu, 22 Jul 2026 16:34 WIB

Wali Kota Eri Terapkan Seleksi Ketat untuk Kriteria Kepala OPD

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 16 Apr 2025 16:20 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku masih belum menjatuhkan pilihan dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur Kabinet Surabaya Berkah.

Alasannya bukan karena minimnya kandidat, melainkan karena ketatnya kriteria seleksi yang diterapkan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Kabinet Surabaya Berkah, yang merupakan padanan lokal dari Kabinet Merah Putih di tingkat nasional, menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan birokrasi yang melayani rakyat secara nyata dan terukur.

“Saya mencari sosok yang berani, patuh pada aturan, inovatif, dan yang paling penting humanis,” ujar Eri, Rabu (16/4/2025).

Proses seleksi dilakukan secara terbuka, termasuk penyampaian visi-misi para calon yang disiarkan secara langsung. Namun dari hasil evaluasi sementara, banyak pemaparan calon yang dinilai masih terlalu umum dan belum menyentuh aspek-aspek teknis yang konkret.

Eri menekankan, setiap calon Kepala OPD harus mampu menyampaikan target kinerja yang terukur. Ia mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang harus berani menetapkan penurunan volume sampah secara spesifik.

“DLH harus bisa menunjukkan bagaimana caranya menurunkan sampah dari 1.600 ton per hari menjadi, katakanlah, 1.300 ton. Harus ada ukuran jelas,” tegasnya.

Hal serupa berlaku untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Penanganan banjir, menurut Eri, tidak bisa hanya sekadar wacana.

“Calon Kepala Dinas harus tahu titik banjir yang ada sekarang berapa, lalu bisa menjelaskan target pengurangannya, misalnya dari 60 titik jadi 30 titik,” ucapnya.

Sektor transportasi dan perparkiran juga tak luput dari perhatian. Wali Kota Eri menyebut masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digali dari sektor ini, termasuk optimalisasi titik parkir hingga pemungutan pajak parkir restoran.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

“Setiap tempat makan harus punya lahan parkir. Kalau tidak ada, maka dikenakan pajak parkir berdasarkan estimasi potensi pendapatannya,” jelasnya.

Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk memastikan perhitungan pendapatan berlangsung akurat. Sistem elektronik dan pengawasan digital menjadi keharusan agar data dan angka bisa diawasi bersama.

Dalam formasi Kabinet Surabaya Berkah, Eri menegaskan bahwa komitmen bukan sekadar janji. Setiap calon Kepala OPD menandatangani kontrak kinerja, yang mencantumkan konsekuensi jika target tidak tercapai.

“Jika tidak bisa mencapai target, mereka harus siap mundur,” tegas Eri.

Namun, ia juga memastikan bahwa bila terjadi pergantian pejabat, program tetap berlanjut sesuai komitmen awal. Tak boleh ada alasan baru untuk memulai dari nol.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Sebagai bagian dari keterbukaan, hasil kesepakatan komitmen kinerja para Kepala OPD nantinya akan diumumkan ke publik.

“Saya akan sampaikan ke media, agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Kalau ada yang melenceng, warga bisa langsung lapor ke saya,” katanya.

Penamaan Kabinet Surabaya Berkah, tambahnya, bukan sekadar simbol, tetapi wujud keseriusan Pemkot Surabaya membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan.

“Surabaya harus berkah untuk semua. Mari kita kawal kinerja mereka bersama-sama,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.