selalu.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membenarkan bahwa 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kota Pahlawan ini telah penuh, termasuk TPU Keputih yang hampir kehabisan ruang.
Baca Juga: Surabaya Darurat Lahan Makam, Wali Kota Eri Sebut Akan Bahas Bersama DPRD
“Ya memang terpaksa tumpang tindih kalau tidak ada lahan. Karena jumlah kita terlalu banyak. Lihat di makam-makam itu kan biasanya ditumpuk. Di Keputih juga sama, tapi kalaupun ditumpuk nisannya tetep loro (dua, red),” kata Eri, saat ditemui Selalu.id, di Balai Kota Surabaya, Jumat (7/3/2025).
Eri menekankan bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya perencanaan sejak awal. Menurutnya, setiap perumahan dan perkampungan seharusnya menyisakan lahan untuk pemakaman, bukan hanya membangun hunian tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di masa depan.
“Kalau dia punya tanah kaplingan, seharusnya dia juga menghitung berapa makam yang disediakan. Selama ini kan gak dihitung, padahal itu kewajiban,” katanya.
Terkait solusi, Pemkot Surabaya tengah mengkaji pembukaan lahan makam baru di Waru Gunung dan Sumberejo. Namun, Eri menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi menjadi kendala dalam realisasi rencana ini.
“Kalau perluasan, ya kita lihat dulu anggarannya berapa. Orang Surabaya ini kan ingin semuanya pendidikan gratis, kesehatan gratis, juga lahan makam. Lah, duitnya dari mana?” ujarnya.
Orang nomor satu di Surabaya mengungkapkan bahwa harga tanah di Surabaya semakin mahal, mencapai lebih dari Rp5 juta per meter persegi. Dengan luas makam yang dibutuhkan puluhan hektare maka biaya pengadaan lahan bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
“Lahan makam itu mahal. Kalau uang sebanyak itu dipakai untuk pendidikan atau kesehatan gratis, berapa banyak orang yang bisa terbantu? Makanya nanti saya akan diskusi dengan DPRD untuk menentukan prioritas,” tegasnya.
Karena keterbatasan lahan, lanjut Eri, sistem tumpang masih menjadi opsi yang diterapkan di beberapa TPU. Dengan sistem ini, jenazah baru dapat dimakamkan di atas makam keluarga sebelumnya, asalkan mendapat izin dari ahli waris.
Pemkot juga berencana memanfaatkan lahan kosong di TPU Keputih yang masih tersedia.
“Di Keputih ada area tengah yang kosong, nanti mungkin bisa diisi,” tambah Eri.
Baca Juga: Wali Kota Eri Kritisi Pengembang Perumahan yang Tak Sediakan Lahan Pemakaman
Eri berharap masyarakat bisa memahami keterbatasan ini dan ikut serta dalam mencari solusi. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang agar masalah serupa tidak terjadi di masa depan.
“Sekarang baru terasa kan, kalau kita tidak mengikuti aturan? Akhirnya penuh semua, terus mau dikubur di mana?” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut bahwa kondisi TPU yang hampir penuh membuat Pemkot harus segera mencari solusi. Saat ini, dua lokasi yang dikaji untuk pembukaan lahan baru adalah Waru Gunung dan Sumberejo.
“Di Sumberejo, dari total 44 hektare yang direncanakan, Pemkot sudah menguasai 40 hektare. Tapi masih ada 4 hektare yang harus dibebaskan agar bisa digunakan sepenuhnya,” ungkap Eri.
Sementara itu, kata dia, di Waru Gunung, dari total 80 hektare yang direncanakan, Pemkot baru membebaskan 10 hektare.
“Proses pembebasan lahan ini masih dalam kajian, tapi kami harapkan bisa rampung tahun depan,” jelasnya.
Baca Juga: TPU Ngagel Rejo Darurat Lahan, Banyak Makam Tumpang Tindih
Di TPU Keputih sendiri, Pemkot tidak hanya berencana menambah lahan, tetapi juga mengoptimalkan area yang sudah ada. Sekarang, kapasitas makam di TPU Keputih tersebut hanya mampu menampung sekitar 32 ribu jenazah lagi.
Kepala UPTD Pemakaman DLH Surabaya, Khoirun Nisa, mengatakan bahwa beberapa area di Keputih masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami lebih fokus pada efektivitas lahan. Ada area yang masih tertutup rumput dan belum digunakan. Kami akan bersihkan agar bisa dimanfaatkan lebih baik,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga mengusulkan pembebasan lahan di area tengah antara Makam Lama dan Makam Baru di Keputih.
“Kami sudah mengajukan sekitar 3.000 meter persegi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BRKPP) agar dua area itu bisa terhubung. Namun, proses ini masih menunggu antrean prioritas,” tambah Khoirun.
Editor : Ading