selalu.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus A, menanggapi pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia menilai, jika prosesnya dilakukan secara profesional dan proporsional, maka hasilnya akan mendukung kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan.
“Perjalanan secara proporsional dan asas profesionalitas yang dipakai ya tentu insya Allah outputnya pasti akan mendukung kinerja dari pemerintahan kota ini, dalam hal ini Mas Wali maupun Mas Wawali,” ujar Yona, kepada selalu.id,Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, lelang jabatan merupakan metode yang baik untuk mencari figur terbaik yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas mumpuni.
Oleh karena itu, DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Wali Kota Eri Cahyadi dalam menerapkan sistem seleksi terbuka ini.
“Lelang jabatan ini kan sebenarnya konteksnya lebih ke untuk memfilter, mencari, memilah, dan memilih. Memilah dan memilih sosok terbaik yang dianggap oleh Pak Wali Kota maupun Pak Wakil Wali Kota itu memiliki kompetensi yang bagus, kapasitas yang bagus, kapabilitas yang baik,” jelasnya.
Meski mendukung penuh sistem seleksi ini, Yona menegaskan bahwa Pemkot harus memastikan prosesnya benar-benar terbuka dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu atau “circle” tertentu saja.
“Tetapi sekali lagi, catatan khusus untuk Mas Wali Kota adalah jangan sampai ini berputar di circle. Karena seperti yang sudah-sudah, ada potensi munculnya hal-hal semacam ini hanya berada di salah satu circle,” tegasnya.
Menurut Yona, jika lelang jabatan hanya menjadi formalitas belaka dan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, maka sistem ini akan kehilangan esensinya sebagai mekanisme rekrutmen yang objektif.
“Sehingga akhirnya ini hanya sebatas formalitas yang kemudian tidak didukung oleh fakta di lapangan. Ini kan sistem rekrutmen sebenarnya. Kalau saya bilang bukan lelang ya, lebih kepada ambisi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kandidat harus memiliki visi dan strategi yang jelas dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang dituju.
“Calon pemimpin ini harus punya grand design, kaitannya dengan departemen atau dinas yang akan dia pegang. Jadi jangan sampai calon atau kandidat ini tidak memiliki grand design terkait dengan dinas yang nantinya akan dipimpinnya,” tambahnya.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, seorang pejabat tidak akan mampu membantu mewujudkan program-program Pemkot secara maksimal.
“Karena ketika dinas nggak punya grand design, lalu bagaimana dia bisa membantu mewujudkan program-program pemerintahan kota? Pokoknya jangan sampai bermain di circle, itu aja catatan khususnya. Harus benar-benar terbuka,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, ajang lelang jabatan ini diikuti oleh tujuh kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk tahap pertama, Kamis (6/3/2025).
Mereka yang bersaing dalam pemaparan visi-misi di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Direktur RSUD Dr. Soewandhie.
Selain itu, kepala dinas dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag), serta dua kecamatan, yakni Karangpilang dan Tandes, juga mengikuti seleksi ini.
Baca Juga: Rekrutmen Dirut KBS Dinilai Abaikan Konservasi, Begini Sikap Pemerhati Satwa
Editor : Ading