selalu.id – Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa kekecewaan mahasiswa yang tergambar dalam tagar Indonesia Gelap bisa dimaklumi sebagai bentuk keresahan atas kondisi bangsa saat ini.
Namun, ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih dalam dan melihat akar permasalahan yang lebih fundamental: konstitusi yang telah berubah jauh dari nilai-nilai Pancasila.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, Kamis (27/2/2025). Acara ini dihadiri oleh puluhan Presiden BEM dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya serta sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi.
Menurut LaNyalla, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sejak dahulu menjadi incaran negara-negara maju. Setelah era penjajahan fisik berakhir, negara-negara kapitalis melanjutkan pengaruhnya melalui neo-liberalisme.
“Soekarno-Hatta saat itu sadar bahwa liberalisme hanya akan menjadikan Indonesia sebagai koloni dalam bentuk lain. Namun, perjuangan mereka melawan hegemoni global akhirnya kalah, terutama setelah Orde Baru membuka pintu bagi kapitalisme global,” kata LaNyalla.
Ia menyoroti bahwa reformasi dan amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 justru memperparah kondisi bangsa.
“Sejak itu, ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar. Politik dijalankan dengan sistem one man one vote, bukan lagi dengan permusyawaratan para hikmat kebijaksanaan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, LaNyalla mempertanyakan hasil reformasi selama ini.
“Apakah kehidupan rakyat semakin membaik? Mengapa 80 persen kekayaan Indonesia justru dikuasai segelintir orang? Mengapa utang negara semakin besar dan investasi asing tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat?”
Ia menegaskan bahwa sistem saat ini membuat Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis global. Kekayaan alam dieksploitasi, hasilnya diolah di luar negeri, lalu dijual kembali ke Indonesia dengan harga tinggi.
Sebagai solusi, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk kembali memahami pemikiran para pendiri bangsa dan merujuk pada jati diri asli Indonesia: sistem Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, di mana negara berdaulat atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
“Kembali ke Pancasila bukan berarti kembali ke Orde Baru. Justru Orde Baru yang membuka pintu bagi kapitalisme global. Kita harus kembali ke UUD 1945 naskah asli, lalu kita perkuat agar tidak ada penyimpangan lagi,” tegasnya.
LaNyalla juga menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, seperti program makan gratis yang dinilai tidak sesuai dengan outcome yang diharapkan.
“Saya setuju dengan gagasan bahwa pendidikan gratis jauh lebih penting daripada makan gratis. Karena pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama untuk membawa Indonesia keluar dari kegelapan,” pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Gelap di Surabaya: Demonstran Tuntut Pembatalan UU Anti-Rakyat
Editor : Ading