Jumat, 05 Jun 2026 01:17 WIB

Bu Min Tegaskan Pelayanan Publik di Gresik Gak Ribet, Begini Penjelasannya

  • Penulis : Yasin
  • | Kamis, 13 Feb 2025 15:05 WIB
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min)
Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min)

selalu.id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik menggelar layanan jemput bola selama tiga hari, mulai 12 - 14 Februari 2025 di Atrium Gressmall, Gresik.

Acara bertajuk Gebyar Pelayanan Publik ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-51 Pemkab Gresik dan Hari Jadi ke-538 Kota Gresik.

Baca Juga: Langkah Serius Pemkot dalam Atasi Kemacetan Jalur Penghubung Surabaya-Gresik

Kepala DPMPTSP Gresik, A Reza Pahlevi, menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gresik,” ungkapnya, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min), menambahkan program ini bertujuan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

"Kami berusaha memberikan pelayanan secepat mungkin dan bisa diakses dengan mudah," ujarnya.

Bu Min menegaskan bahwa layanan jemput bola telah lama diterapkan oleh beberapa dinas terkait pada momen-momen tertentu.

"Kami jemput bola, misalnya layanan Dispendukcapil atau perizinan usaha. Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor," imbuhnya.

Dalam acara ini, masyarakat bisa langsung mengurus dokumen administrasi sambil menikmati suasana Gressmall.

"Kadang masyarakat sekalian belanja bisa langsung tanya-tanya atau urus keperluan administrasi," tuturnya.

Baca Juga: Inovasi Pelayanan Publik di Jember dapat Apresiasi, Gus Fawait Diganjar PWI Jatim Award 2026

Selain pelayanan dari DPMPTSP, Gebyar Pelayanan Publik juga menghadirkan berbagai stan dari dinas terkait.

Mulai dari Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Disperpussip, Dinas Pendidikan, dan lainnya.

Beberapa perusahaan swasta dan pelaku usaha juga ikut serta.

Mereka ambil peran untuk memberikan informasi dan layanan terkait kebutuhan masyarakat.

Pengunjung yang hadir pun disuguhi berbagai fasilitas kemudahan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Proyektil Rekoset di SMPN 33 Gresik, Korban Tolak Bantuan Rp50 Juta

Mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga konsultasi kesehatan.

Kegiatan ini, sambung Bu Min, menjadi upaya Pemkab Gresik dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif.

"Ini dalam rangka sosialisasi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat," imbuh dia.

Harapannya bisa menghilangkan stigma bahwa birokrasi di Gresik itu ribet.

"Supaya tidak menjadi bumerang, bahwa birokrasi di Kabupaten Gresik terlalu sulit. Padahal kita tidak seperti itu," tandasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.