Sabtu, 21 Nov 2026 00:46 WIB

Kurangi Polusi, DPRD Surabaya Dorong Pembatasan Usia Operasional Truck

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 09 Des 2024 11:19 WIB
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni

selalu.id - Upaya pengurangan emisi karbon di Kota Surabaya kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Ahmad Nurjayanto, mengusulkan pembatasan usia operasional truk yang beroperasi di Surabaya.

Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menjaga kualitas udara perkotaan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mendukung penuh usulan tersebut. Ia menyoroti langkah Pemkot Surabaya yang telah memulai transformasi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik sebagai bentuk komitmen nyata untuk menjaga lingkungan.

“Transformasi ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya agar udara kota tetap bersih, sebagaimana yang dilakukan kota-kota kelas dunia lainnya. Perubahan iklim itu nyata, dan kita butuh tindakan konkret,” ujar Arif Fathoni, Senin (9/12/2024).

Fathoni menegaskan bahwa upaya pengurangan emisi tidak hanya dapat dilakukan melalui transformasi energi hijau, tetapi juga melalui penataan moda transportasi, termasuk truk yang beroperasi di jalanan kota.

Ia menyoroti pentingnya pembatasan usia operasional truk agar tidak menjadi penyumbang polusi dan kerusakan jalan di masa mendatang.

“Jika bus sudah memiliki batasan usia operasional, mengapa truk belum? Surabaya bisa menjadi pionir dalam hal ini. Langkah ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk meninjau kembali regulasi terkait truk tua yang masih beroperasi di kota-kota besar,” jelasnya.

Fathoni menyoroti tingginya jumlah truk tua yang masih beroperasi di Surabaya, terutama di area seperti Jalan Margomulyo dan Kalianak. Truk-truk tersebut kerap kali membawa muatan berlebih, sehingga berpotensi merusak jalan.

Selain itu, masalah seperti patahnya as roda atau meletusnya ban vulkanisir sering menjadi penyebab kemacetan.

“Truk-truk tua ini tidak hanya menjadi faktor kemacetan, tetapi juga menciptakan polusi udara yang merugikan warga. Gas buang hitam pekat yang mereka hasilkan sangat mengganggu, terutama bagi pengendara motor,” tegas Fathoni.

Terkait uji kelayakan kendaraan (KIR), Fathoni menilai perlu dilakukan pengawasan lebih ketat, khususnya terkait emisi gas buang. Ia menyebut bahwa aturan yang ada saat ini hanya memberikan sanksi kepada pemilik truk yang tidak melakukan uji KIR secara berkala.

“Dalam hukum ada asas Contrarius Actus, yang artinya siapa yang menerbitkan izin harus mengawasi pelaksanaannya. Pemkot Surabaya memiliki kewenangan ini melalui uji KIR. Pengawasan ketat perlu dilakukan sambil menunggu regulasi lebih rinci, baik berupa perda maupun undang-undang,” katanya.

Fathoni juga mendorong adanya kerja sama antara Dinas Perhubungan Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan para pengusaha angkutan untuk membangun kesadaran bersama terkait pembatasan operasional truk tua.

“Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi soal komitmen bersama untuk masa depan udara yang lebih bersih. Saya yakin para pengusaha akan memahami dan mendukung upaya ini,” pungkasnya.

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Editor : Ading
Berita Terbaru

Penjualan Mobil LCGC Turun, Bos Daihatsu Ungkap Penyebabnya

Daihatsu tetap optimistis segmen mobil terjangkau ini akan kembali bergairah dalam jangka panjang seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional.

Facebook Luncurkan Aplikasi Baru Bernama Forum, Ini Kegunaan dan Cara Kerjanya

Facebook turut menghadirkan Your Algorithm yang memungkinkan pengguna mengatur topik yang ingin lebih sering muncul atau dikurangi dari feed.

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.