Kamis, 22 Okt 2026 06:44 WIB

Stok Blanko e-KTP di Surabaya Menipis, Ini Penyebabnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 12 Nov 2024 12:18 WIB
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya Eddy Christijanto
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya Eddy Christijanto

selalu.id -Stok blangko untuk  Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Surabaya kini terbatas. Pemkot Surabaya pun memprioritaskan tiga golongan yang bisa melalukan pencetakan e-KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, per 11 November 2024, jumlah blanko e-KTP tinggal 4.200. Sementara yang mengajukan pencetakan e-KTP sekitar 1.500 perhari.

Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider

Dispenduk Capil pun memprioritaskan tiga  golongan yang bisa melakukan pencetakan. Tiga golongan tersebut yakni, usia 17 tahun, lansia dan penduduk yang pindah ke Surabaya.

"Kalau 1500 ya dua hari sudah kosong, kami tidak ingin blanko itu kosong artinya sampai dengan menjelang Pilkada itu nanti untuk pemilih pemula, orang disabilitas, lansia itu mereka punya data untuk bisa melakukan pencoblosan," jelasnya.

Usia 17 tahun menjadi prioritas utama agar mereka bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Sehingga, mereka bisa turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi daerah.

"Pemilih pemula kami prioritaskan (untuk mengejar Pilkada) sampai dengan tanggal 27 November tahun 2024," ungkap dia.

Selain tiga golongan tersebut, pihaknya juga memprioritaskan pemohon e-KTP dengan kebutuhan mendesak. Seperti keperluan ke rumah sakit atau syarat melamar pekerjaan.

Baca Juga: Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti 

"Kalau misalnya itu dari tingkat urgenitasnya sangat mendesak itu akan kita cetak, karena apa jangan sampai blanko yang tersedia ini kami cetak semua, karena Kalau kami cetak semua itu per hari itu bisa sampai 1500," ungkap dia.

Sementara, bagi pemohon yang ingin mencetak karena e-KTP rusak atau hilang, menjadi prioritas terakhir. Petugas akan mengarahkan pemohon untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti E-KTP.

"Mereka bisa melakukan upaya permohonan pencetakan KTP itu melalui aplikasi E-Sule yang ada di kelurahana dengan melampirkan alasannya," ungkap dia.

Setiap minggu, pihaknya telah mengajukan permohonan blanko ke pemerintah pusat. Namun, di pemerintah pusat stok blanko juga menipis.

Baca Juga: Bunda Jelita Surabaya Integrasikan Layanan Ibu dan Bayi Sejak Catin hingga Pascapersalinan

"Kita mengajukan permohonan (blanko) tapi dapatnya sekitar 2000-4000. itu kalau kita normal itu satu hari dua hari sudah habis makanya akan kita manage," tutur Eddy.

Eddy pun tak tahu mengapa stok blanko di pemerintah pusat menipis. Padahal biasanya, pihaknya mengajukan blako ke pemerintah pusat satu bulan sekali dan yang datang selalu banyak.

"(Faktor stok menipis) enggak tau. Kita mengajukan, biasanya sebulan sekali itu dapat banyak gitu ya dan itu juga untuk satu bulan. sekarang ini kan ketika kita ngajukan cuma dapat segitu itu (2000-4000 blanko)," pungkas.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

Langkah ini didorong pengalaman pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Layak yang menuai protes setelah aturan tersebut disahkan.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.