Kamis, 04 Jun 2026 12:58 WIB

Soal Kematian Dumbo, DPRD Surabaya: KBS Kurang Terbuka

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 27 Des 2021 21:11 WIB
Gedung DPRD Surabaya
Gedung DPRD Surabaya

selalu.id - Wakil ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menilai jajaran KBS kurang terbuka terkait kematian Dumbo, anak gajah berusia 2,5 tahun.

Anas menyampaikan, seharusnya pengelola membeberkan kejadiannya kepada publik.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Perkara teknis (hasil) lab dan lain-lain itu menyusul. (Keterbukaan) agar KBS tidak terkesan tertutup dan indikasi lainnya. Itu yang harus betul-betul disampaikan pimpinan KBS," kata Anas dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar di Komisi B DPRD Surabaya, Senin (27/12/2021).

Sebab itu, kata dia, keterbukaan dari pihak KBS akan mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi, maupun kemunculan berita-berita yang bersifat memojokan jajaran direksi.

"Itu (kebenaran informasi) yang harus betul-betul disampaikan pimpinan KBS. Dua satwa yang lain bulan November adalah orang utan. Saya tanya orang utan mati apa tidak? Dia bilang mati," jelasnya.

Tak hanya itu, Anas kembali menekankan bahwa pihak KBS harus terbuka dalam penyampaian informasi kondisi satwa kedepannya.

"Komisi B tidak saja tentang satwa tetapi semua tentang managemen KBS dan tentang managemen keuangan," terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDTS KBS, Chairul Anwar, memastikan bahwa kematian gajah tersebut bukan karena kelalaian dari pihak manajemen, serta tidak ada kaitannya dengan pola makan gajah cilik itu, melainkan terserang virus Elephant Endotheliotropic Herpesviruses (EEHV).

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"Buktinya hasil dari lab karena virus. Tidak ada hal yang sifatnya keteledoran. Kita sesuai SOP, Pelapornya sudah dilakukan audit oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan hasilnya sesuai standart," elaknya.

Chairul juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga rutin melaporkan soal kondisi kesehatan seluruh hewan koleksi KBS.

"Tiap hari kita laporkan medical report kepada BKSDA dan Kemenhut (Kementerian Lingkungan Hidup dam Kehutanan). Jadi kita gak ada masalah," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata dia, semua kegiatan terkait dengan kebersihan sanitasi kandang dilaporkan secara reguler. Terkait paparan EEHV, lanjut Chairul, pengelola KBS tak bisa memprediksi kehadiran penyakit pada gajah tersebut.

Baca Juga: Maling yang Sering Bobol Rumah di Kawasan Semampir Surabaya Ditangkap, Ini Namanya

"Pola penanganan satwa akan terus ditingkatkan. Ini musibah, kita akan perbaiki ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Chairul mengaku, bahwa dalam kurun waktu setahun ini pihaknya sudah tak menyelenggarakan agenda kegiatan pertunjukkan gajah.

"Nanti kan ada rekomendasi dari kemenhut setelah dilakukan evaluasi. Karena mereka yang punya hak," jelasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.