selalu.id - Mega Proyek Reklamasi PSN Surabaya Waterfront Land (SWL) semakin hari semakin memanas. Konflik perseteruan antara PT Granting Jaya dengan Warga terdampak yang notabenenya nelayan dan petani tambak yang berada disekitar pesisir Surabaya, tidak pernah menemukan titik terang.
Dengan adanya tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, diharapkan bisa meredam konflik yang terjadi selama ini. Namun, hal itu justru tidak membuat perseteruan ini mereda, melainkan makin memanas akibat dari adanya forum konsultasi publik yang digelar oleh AMDAL kepada warga terdampak.
Baca Juga: Reklamasi Surabaya: Komisi D DPRD Jatim Ajukan Penolakan ke DPR RI
Ketua Tim AMDAL PSN SWL, Iwan Setiawan mengungkapkan, bahwasannya AMDAL itu diawali dari kegiatan konsultasi publik, dan itu adalah kewajiban sebelum pihaknya terjun ke lapangan dan sebelum melakukan survei dan sebagainya dari konsultasi publik.
"Kita mengharapkan saran pendapat dan tanggapan tidak dalam rangka untuk Pro tidak dan kontra, terkait masalah tadi (pembubaran konsultasi publik di Keputih) juga tidak masalah. Karena nanti kita semua akan mitigasi di lapangan yang kontra karena keberatan rusak lingkungan dan sebagainya-sebagainya semua akan diperdalam sehingga nanti kita pada saat survei fokus berdasarkan saran tanggapan yang tadi itu," terangnya kepada selalu.id, Kamis (5/9/2024).
Menyoal konsultasi publik yang diberhentikan secara paksa oleh warga di Keputih beberapa hari lalu, Iwan menyebut, jika pihak yang memberhentikan acara tersebut salah. Pasalnya, konsultasi ini merupakan mandatory sesuai peraturan dan mekanisme AMDAL agar masyarakat paham.
"Itu salah kalau konsultasi publik disuruh berhenti, karena ini mandatory sesuai peraturan. Itu ada beberapa yang menggambarkan bahwa saluran air bakal terbuntu, makanya itu akan ada kajian-kajian ilmiah dari kekhawatiran -kekhawatiran itu diperdalam di lapangan kemudian dibukakanlah simulasi-simulasi sehingga dapat lah mitigasinya," terang Iwan.
Terkait dengan terbuntunya saluran air, jika pulau reklamasi di dirikan, apakah ada solusi yang tepat ?
Untuk mencegah dampak terjadinya itu (terbuntunya saluran air), Iwan menerangkan bahwasannya semua itu ada solusinya. Oleh karenanya AMDAL melakukan kajian dan observasi serta meneliti lalu mencari solusi tentunya yang lebih baik untuk kemajuan kota Surabaya ini.
Baca Juga: Demo Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi Berujung Ricuh
"Tentunya kan itu berkaitan dengan cara pengelolaannya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu memang sesuatu yang diharapkan oleh tim AMDAL. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam konsultasi publik kita mengharap gep atau yang bolong-bolong itu semakin sempit bahkan boleh dibilang tidak ada gitu jadi biar dokumennya lebih sempurna sesuai dengan kondisi di lapangan tertutup," paparnya.
Jika masyarakat menutup mata tanpa melihat dan mendengar AMDAL apa yang akan terjadi ? dan bagaimana AMDAL mengatasi itu ?
"Kalau yang perlu dipahami proyek ini cukup besar baik investasi maupun lainnya, naif sekali kalau kita menutup mata gara-gara banjir makin meningkat akibat proyek kita. Pada perakitan jangka nya jangka panjang dan juga akan sangat baik sekali nanti jika proyek ini terealisasi," ungkap Iwan.
Jika dengan adanya proyek ini Surabaya jadi kota banjir, lanjut Iwan, siapa yang mau masuk ke daerah yang banjir ?!
Baca Juga: Ketua GNPK Jatim Sebut Proyek Reklamasi Surabaya Ancaman Bagi Warga dan Pertahanan Negara
"Disitu juga kita lakukan Hidrologi dari universitas-universitas sehingga ada mitigasinya biar tidak banjir. Seperti apa kami membuatkan jarak 300m bukan tanpa sebab itu juga berdasarkan kajian ilmiah yang mempertahankan baku mempertahankan Sirkulasi air untuk tambah dan sebagainya," tegas Iwan.
Jadi, lanjut ia memaparkan, pulau dengan jarak 300 meter dari daratan sekarang itu ada kajiannya tidak seperti semena-mena mendapatkannya dengan cara mudah dan langsung.
"Nah itu juga ada fungsinya, satu untuk mempertahankan, kedua untuk Sirkulasi air dan sebagainya gitu. Jadi masukan-masukan itu tuh semua kita tampung termasuk banjir, kita udah tahu ada potensi dan sebagainya. Nah itu juga termasuk kajian kami. Ada ahli hidrologi khusus untuk mengkaji itu, nanti masuk informasi-informasi itu dirangkum masuk ke dalam AMDAL," beber Iwan sembari merinci detail.
"Makanya kalau AMDAL disetop ya yang dirugikan bukan salah satu pihak saja, tapi semua rugi, masyarakat juga rugi tidak mendapatkan informasi. Itu bukan sesuatu menjadi pamungkas dari project masih panjang juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai rekomendasi AMDAL nanti instansi misalkan terjadi interaksi yang membawahi tentang banjir dia akan lihat rekomendasi dari AMDAL," imbuh Iwan Setiawan.
Editor : Arif Ardianto