Kamis, 23 Jul 2026 01:56 WIB

DPRD Tolak Rencana PSN Reklamasi Surabaya, Ini Alasannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 24 Jul 2024 14:54 WIB
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono,
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono,

selalu.id - DPRD Surabaya menolak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) senilai Rp72 triliun. 

Hal itu dikarenakan nimbulkan kecuriagan bahwa proyek reklamasi seluas 1.084 hektar ini hanya akan menguntungkan segelintir elite, seperti halnya reklamasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

"Kami menduga ini lebih mengarah pada pembangunan kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk, bukan untuk kepentingan masyarakat luas," ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, Rabu (24/7/2024).

Baktiono mempertanyakan tujuan dan manfaat reklamasi Surabaya Waterfront Land ini. Dia mengungkapkan keraguan mengenai klaim bahwa proyek ini akan digunakan untuk permukiman dan industri perikanan.

"Surabaya sudah memiliki cukup lahan untuk pemukiman, dan nelayan di pesisir, terutama di daerah Bulak, sudah sangat ahli," ujarnya.

Proyek reklamasi ini juga menuai protes dari berbagai pihak, termasuk pengusaha kapal besi yang khawatir akan kesulitan operasional akibat pendangkalan dan penyempitan perairan.

"Ratusan kapal yang lalu lalang di sana akan terdampak, dan kerugiannya harus diperhitungkan," tambah Baktiono.

Selain itu, dampak lingkungan dan sosial dari reklamasi juga menjadi perhatian serius. Kerusakan ekosistem laut dan hilangnya mata pencaharian nelayan menjadi kekhawatiran utama.

Dia mengusulkan alternatif pembangunan di pulau-pulau kosong yang belum terpakai. Menurut dia, Indonesia memiliki ribuan pulau kosong yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif, termasuk pembangunan bandara.

"Dengan anggaran Rp72 triliun, kita bisa membangun infrastruktur yang jauh lebih megah dan bermanfaat di pulau-pulau tersebut, tanpa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat," kata dia.

Baktiono juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek strategis.

"Warga yang akan merasakan dampak langsung harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," tegas dia.

Sementara, Komisaris PT Granting Jaya, Soetiadji Yudho, menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan keluhan nelayan dan menjadikannya catatan utama.

"Saya sangat atensi dan akan menjadi catatan utama bagaimana untuk saya wujudkan apa yang menjadi kendala para nelayan," ujar Soetiadji.

Lebih lanjut, Soetiadji menegaskan komitmen perusahaan untuk maju bersama nelayan sekitar proyek reklamasi.

"Kami sudah komitmen kita akan maju bersama-sama dengan nelayan sekitar kami dan itu menjadi tujuan utama," tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran nelayan terkait dampak proyek reklamasi, Soetiadji menjelaskan bahwa pihaknya telah melibatkan para pakar untuk melakukan kajian dan mencari solusi terbaik. Sekaligus, mengeliminir dampak negatif reklamasi.

"Itu sudah menjadi kajian dari pakar-pakar yang kami libatkan untuk mencari solusi yang terbaik untuk mengeliminir semua dampak yang ada," jelasnya.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.