Guna Cegah Korupsi, Pemprov Jatim Minta Bimbingan KPK 

Selalu.id - Dalam upaya pencegahan Korupsi, KPK telah menyusun beberapa program dan instrumen monitoring yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing masing daerah. 

Terkait dengan adanya Survey Penilaian Integritas (SPI) tersebut, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa sebagai alat ukur yang objektif SPI berperan untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di pemerintah daerah. 

Baca Juga: Kejati Jatim Tahan Tersangka Baru Korupsi KUR BNI Jember, Kerugian Negara 6,1 Miliar

Saat ini, Indeks SPI rata rata Jatim Tahun 2023 sebesar 75,3. Lebih tinggi dibandingkan rata rata nasional yakni 70,9. Adapun skor dimensi komponen internalnya yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas nilai 84,5 pengelolaan anggaran dengan nilai 86,2 dan pengelolaan PBJ dengan nilai 89,5. 

"Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) nilai 76,1 perdagangan pengaruh dengan nilai 74,9 serta sosialisasi anti korupsi dengan nilai 67,8," terangnya kepada selalu.id, Kamis (13/6/2024). 

Adhy sendiri menjelaskan, dalam mengelola dan pengawasan anggaran, Jatim membutuhkan dukungan dan suport serta bimbingan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara. 

Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Defisit Rp1,02 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Tak Bebani Masyarakat Lewat Pajak

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak mengatakan, pemberantasan korupsi sangat penting di negeri ini. Korupsi menjadi persoalan bersama dan bahkan menjadi darurat perang terhadap korupsi pada era Presiden RI pertama Ir Soekarno. 

Faktor penyebab utama korupsi, salah satunya adalah integritas. Integritas sendiri adalah sikap atau kepribadiaan sesuai etika agama, peraturan perundangan undangan. 

Lebih lanjut Johanis mengatakan, dalam Roadshow Bus KPK 2024 di Jatim didalamnya terdapat adanya infrastruktur IT, Komputer yang dilengkapi informasi sampai pendidikan anti korupsi yang diperuntukkan kepada masyarakat terlebih anak usia sekolah. 

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

"Mereka yang masuk diberikan arahan bimbingan dan latar belakang pendidikan anti korupsi. Melalui Bus KPK ini, pengetahuan anti korupsi bisa diperoleh sejak dini ketika duduk dibangku sekolah," ujarnya. 

Diharapkan, Bus KPK bisa banyak dikunjungi masyarakat dan anak sekolah agar mendapatkan arahan, bimbingan dan pendidikan anti korupsi. "Kalau anak sekolah ini memahami pendidikan korupsi sejak dini maka budaya seperti mencontek dan perbuatan tidak baik bisa dihindarkan," tegasnya.

Editor : Redaksi

URL : https://selalu.id/news-7430-guna-cegah-korupsi-pemprov-jatim-minta-bimbingan-kpk