Minggu, 09 Agu 2026 13:21 WIB

Surabaya jadi Pelaporan Korupsi Tertinggi, Wali Kota Eri: Itu Bukan Pemkot

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 14 Jun 2024 13:50 WIB

Selalu.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Kota Surabaya jadi yang tertinggi laporan korupsinya. Pengaduan korupsi dari Surabaya kepada KPK,  jadi yang tertinggi di Kabupaten/Kota se-Jatim selama periode 2020-2024.

Dari data pengaduan masyarakat, KPK telah menerima aduan dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Dan Surabaya jadi yang paling tertinggi dengan 343 aduan.

Baca Juga: Raih Dua Penghargaan Nasional, Surabaya Buktikan Satu Data NIK Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Kemudan disusul Kabupaten Sidoarjo diposisi kedua sebanyak 72 aduan,ketiga Kabupaten Probolinggo 64 aduan, Tulungagung 62 aduan, dan Kota Malang sebanyak 61 aduan. 

Selanjutnya, Kota Blitar 6 aduan, Kabupaten Pacitan 5 aduan, Kabupaten Ngawi 4 aduan dan Kabupaten Magetan 4 aduan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pengaduan dugaan korupsi terbanyak di Surabaya bukan dari semua Pemerintah Kota. Tetapi banyak instansi pemerintah lainnya yang ada di Kota Pahlawan. 

“Surabaya pengaduan tertinggi itu kota Surabaya loh bukan pemerintah kotanya. Instansi di Surabaya banyak, ada Pemerintah Kota , ada kementerian disini, lembaga disini, Provinsi juga disana, itu masuk kota Surabaya,” tegas Eri, saat ditemui Selalu.id, Jumat (14/6/2024).

Eri menyebut bahwa Pemkot Surabaya paling tertinggi terkait indikator Monitoring Center for Prevention (MCP). Artinya, pengawasan praktik korupsi di Surabaya paling tertinggi. Tercatat mencapai nilai MCP 97 persen.

Baca Juga: Jejak Gelap "Ambulans Pemetik Kursi Taman" di Sudut Surabaya

Tak hanya itu, kata Eri, Survei Penilaian Integritas (SPI) terkait pencegahan korupsi Pemkot Surabaya, juga tertinggi tercatat ditahun 2023 sebanyak 79,57 persen.

“MCP Surabaya nomor satu, SPI-nya nilainya 79 persen. Berarti kasus korupsi bukan pemerintah kota Surabaya. Tapi karena instansi yang ada di Surabaya banyak,” katanya.

Meski begitu, Eri mengaku bahwa ada laporan terkait kinerja Pemkot Surabaya. “Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an (pengaduan korupsi),” ucapnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Buka Seleksi Pimpinan BAZNAS 2026–2031, Berikut Syaratnya

Dari jumlah puluhan pengaduan di Pemkot Surabaya itu, paling banyak terkait perihal percepatan pelayanan. Apalagi di tingkat RW. “Sampai RW dilaporkan yo ada, ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai dilaporin disana,” lanjutnya.

Eri menambahkan, hal ini menjadi tantangan Pemkot Surabaya untuk terus bergerak memberantas kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota. 

“Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. Padahal surabaya instansinya akeh (banyak),” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Ketika Persebaya Mengunci Drama, Menemukan Mahkota di Gianyar Bali

Di sanalah, Persebaya Surabaya mengukir sejarah barunya. Sebuah penantian panjang yang ditutup dengan cara yang paling membuat jantung berdegup kencang.

Chelsea vs AC Milan di GBK Jakarta, The Blues Diprediksi Menang Tipis

Pertemuan ini menjadi momen bersejarah lantaran untuk kali pertama kedua tim bertatap muka di tanah Asia.

Pesta Pramuka Prasiaga Sidoarjo, Cara Seru Tanamkan Karakter Anak Sejak Dini

Bunda Paud Sidoarjo Sriatun Subandi pun mengajak para orang tua untuk tidak berhenti pada pendampingan, tetapi juga memberikan contoh dalam keseharian. 

19 Daerah di Jatim Darurat Kekeringan, Fraksi PDIP Desak Pemprov Hentikan Solusi Tambal Sulam

Eddy Paripurna anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim  melontarkan kritik terhadap penanganan kekeringan yang terus berulang di beberapa wilayah di Jatim.

Daftar Film Horor yang Cocok Temani Weekend, Rasakan Ketegangannya

Bagi penyuka film yang bikin sensasi menjadi tegang hingga adrenalin yang memacu jantung, daftar film horor ini bisa jadi pilihan temani liburmu.

DPRD dan Pemkab Sidoarjo Bangun Kebersamaan Lewat Laga Sepak Bola

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mencairkan hubungan antara legislatif dan eksekutif.