Jumat, 05 Jun 2026 08:40 WIB

Pertamina Perlu Evaluasi Sistem Distribusi BBM dan Gas Bersubsidi agar Tepat Sasaran 

foto: dok dprri
foto: dok dprri

Selalu.id - Dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuasi, Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.

Mendorong hal tersebut, Komisi VI memberikan beberapa catatan kepada Pertamina. Di antaranya adalah meminta Pertamina melakukan peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Baca Juga: Penerbangan Jember-Surabaya Jadi Hadiah Istimewa di Hari Lahir Pancasila

"Serta melakukan langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia, serta memberikan sanksi bagi SPBE, agen, pangkalan yang melanggar ketentuan pendistribusian," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, Kamis (13/6/2024). 

Baca Juga: Mobil Anggota DPR RI Gus Hilman Kecelakaan di Tol Paspro, Dua Staf Pendamping Tewas

Ditegaskannya, Pertamina dinilai perlu mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi dengan mengoptimalkan digitalisasi, sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Sementara itu, untuk meningkatkan akses energi pada masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Pertamina diminta memperjuangkan kuota bahan bakar minyak dan gas untuk wilayah 3T. 

Selanjutnya, Pertamina juga diminta menyusun strategi mitigasi risiko dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berpengaruh pada harga bahan bakar minyak dan gas serta kinerja perusahaan. Pertamina juga diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 

Baca Juga: Tanggapi Aksi Protes Sopir Truk, Pertamina Klaim Hanya Terapkan Kebijakan Pemerintah

Meski begitu, Pertamina diminta untuk melaksanakan transformasi bisnis secara berkelanjutan. "Melalui pelaksanaan aksi korporasi yang tepat, produktif dan efektif, serta melaksanakan efisiensi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kontribusi perusahaan bagi negara," tandas Aria Bima.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.