Jumat, 05 Jun 2026 08:28 WIB

Mufti Anam Dorong Warga Hidupkan Semangat Kolektif Berlandaskan Empat Pilar Kebangsaan

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo
Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo

selalu.id - Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengajak masyarakat menguatkan kembali budaya saling membantu sebagai benteng sosial menghadapi tekanan ekonomi yang kian kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ajakan itu ia sampaikan saat kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo, 18 Desember 2025. Kegiatan tersebut dihadiri beragam unsur masyarakat, mulai dari kalangan santri, aktivis perempuan, penggerak kampung, hingga tokoh adat dan budaya dari berbagai desa.

Baca Juga: Perawat RS Waluyo Jati Probolinggo yang Ngaku Dibegal Itu Ternyata Hoaks, Alasannya Bikin Emosi

Menurut Mufti, Indonesia memiliki fondasi kebangsaan yang kokoh melalui empat pilar utama yang menjadi penyangga kehidupan bernegara. Upaya merangkum dan menguatkan empat pilar ini, kata dia, dirintis secara serius pada masa almarhum Taufiq Kiemas menjabat Ketua MPR RI periode 2009–2014.

“Yang kita sebut Empat Pilar itu adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Inilah tiang-tiang yang menyangga bangunan besar Indonesia,” ujar mantan aktivis IPNU tersebut.

Ia menilai, nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar tidak pernah usang. Justru di tengah krisis global, ancaman ketahanan pangan, dan tekanan sosial-ekonomi, prinsip-prinsip itu semakin dibutuhkan sebagai kompas bersama.

Baca Juga: Pria di Probolinggo jadi Korban Begal, Satu Motor Matik Raib 

Mufti menekankan pentingnya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ideologi ini, lanjutnya, lahir dari pengalaman sejarah dan kebudayaan rakyat Indonesia, yang digali oleh Bung Karno dan diproklamasikan secara konseptual dalam pidato 1 Juni 1945.

“Pancasila bukan barang impor. Ia tumbuh dari rahim bangsa sendiri. Karena itu, nilai-nilainya sangat dekat dengan kehidupan rakyat, termasuk semangat kebersamaan dan tolong-menolong,” kata mantan Ketua HIPMI Jatim itu.

Ia mengajak warga mulai dari lingkungan terdekat. Menurutnya, kepedulian sosial harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan. “Perhatikan sekitar kita. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan atau hidup dalam kesulitan tanpa uluran tangan,” tutur pengurus GP Ansor tersebut.

Baca Juga: Penerbangan Jember-Surabaya Jadi Hadiah Istimewa di Hari Lahir Pancasila

Selain itu, Mufti juga menekankan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. Perbedaan agama, suku, dan latar belakang, kata dia, seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

“Kalau kita sibuk bertikai karena perbedaan, jangan harap bangsa ini bisa melangkah jauh. Persatuan adalah modal utama untuk maju,” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.