Senin, 07 Sep 2026 20:02 WIB

Starlink 'Anak Emas' Pemerintah? Begini Tanggapan Pengamat dan DPR RI

Foto: Starlink
Foto: Starlink

selalu.id - Menyoroti perihal adanya kekhawatiran terkait hal-hal yang diduga berpotensi mengancam kedaulatan negara dengan masuknya provider luar seperti Starlink di Indonesia membuat berbagai pihak angkat bicara. Baik itu pelaku industri maupun pengamat serta beberapa legislator DPR RI.

Sementara itu, menurut pengamat teknologi Raymond Chin mengungkapkan, tidak banyak orang yang heboh pada saat Starlink resmi masuk di Indonesia dan kebanyakan belum ada yang bahas. Raymond juga mengira bahwa kehadiran Starlink cuma buat 'solve' masalah internet di Indonesia.

"Menurut saya ada 'agenda' dibaliknya, karena ini sudah masalah diplomasi. Mungkin ini salah satu strategi pemerintah kita biar Elon Musk mau masukin perusahaan-perusahaan dia lainnya, dan bangun ekosistem di Indonesia," ungkapnya sembari mengkritisi pemerintah.

Raymond menyebut, disatu sisi kehadiran Starlink ini bakal jadi ancaman buat perusahaan telekomunikasi lokal yang sudah lebih lama singgah di Indonesia. "Kok kesannya di anak emas kan sama pemerintah yaa.. si Starlink ini!?" sindirnya.

Disisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan pertemuan dengan Kemenkominfo untuk membahas lebih lanjut mengenai operasional Starlink di Indonesia. Hal ini dilakukan guna merespon berbagai kekhawatiran di masyarakat dengan adanya perusahaan yang dijalankan Elon Musk ini.

"Semua kekhawatiran dan aspirasi dari pengguna jasa internet dan juga pelaku industri tentu akan kita tampung dan kita akan menanyakan kepada kominfo dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Pihaknya pun menyoroti perihal adanya kekhawatiran terkait hal-hal yang diduga berpotensi mengancam kedaulatan negara. Menjawab hal itu, ia menegaskan bahwa meski Starlink masuk ke Indonesia, perusahaan jasa internet tersebut berkewajiban menggunakan gateway Indonesia dan gateway tersebut didalamnya sudah terdapat instrumen negara yang mengawasi.

"Baik itu (pengawasan) dari Kemenkominfo. (Soal) spionase sinyal itu ada di BIN, lantas keamanan sinyal itu dari BSSN, dan ada beberapa instrumen-instrumen negara lainnya," lanjut Politisi Fraksi Golkar ini.

Kendati demikian, ia juga berharap dengan adanya pertemuan Komisi I dengan Kemenkominfo nantinya, dapat memperjelas bahwa kehadiran Starlink ini dapat menjadi pelengkap dari infrastruktur yang sudah ada di Indonesia. 

"Di daerah-daerah yang terpencil, 3T, yang hanya terlayani oleh infrastruktur Bakti, dengan adanya Starlink ini bisa menjangkau di sana juga. Akses yang tadinya terkendala karena harga sekarang menjadi ada persaingan yang kompetitif. Sehingga, masyarakat bisa mampu mengakses tapi semuanya itu tentu adalah sebesar-besar upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," terangnya

Adapun terkait kekhawatiran adanya potensi 'predatory pricing' yang berpotensi mempengaruhi iklim kompetisi antarpenyedia jasa internet, ini pun akan menjadi masukan kepada Komisi I DPR RI dan dibahas bersama dengan Kemkominfo. "Tentu kami akan memperhatikan hal tersebut dan akan kami Tanyakan dalam rapat bersama kemenkominfo dalam waktu dekat," tutup Bobby

Baca Juga: Dukung JFC jadi Karnaval Kelas Dunia, Komisi VII DPR RI Dorong Potensi Ekonomi Lokal Jember

Editor : Ading
Berita Terbaru

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

Untuk mengungkap fenomena ini, DPRD Surabaya bakal panggil BBWS dan Perum Jasa Tirta I pekan depan.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.