Rabu, 22 Jul 2026 20:53 WIB

Pelarangan Study Tour Dinilai Tak Tepat, Begini Pandangan Komisi V DPR RI

Foto: Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie
Foto: Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie

selalu.id - Pelarangan widyawisata (study tour) dikeluarkan sejumlah daerah menyusul terjadinya kecelakaan yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat.

Merespon hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai peraturan tentang pelarangan study tour pelajar di sejumlah daerah tidak tepat. Menurutnya, pelarangan tidak menyelesaikan masalah inti, tapi malah berdampak negatif terhadap sektor lain

"Artinya ketika ada sesuatu peristiwa, bukan nyamuknya yang dibunuh, tetapi kelambunya yang dibakar. Kalau nyamuknya yang dimatikan kan memang nyamuk yang menyebabkan orang digigit. Tapi kalau kelambu dibakar, ini kan bisa rumah yang nanti terbakar. Jadi ketika ada sesuatu, itu berpikirnya tidak terfokus," ujar Syarief dalam keterangan resmi yang diterima selalu.id, Kamis (23/5/2024).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, kecelakaan tersebut terjadi bukan hanya kesalahan study tour-nya saja. Untuk itu, ia meminta agar ada evaluasi pada pengemudi, perusahaan transportasi, dan petugas.

Meski begitu, Para sopir dan kondektur, lanjut ia menegaskan, harus dipastikan dalam keadaan prima, memahami medan, dan selalu menyiapkan langkah antisipatif dengan mengecek kondisi kendaraan.

"Terjadinya kecelakaan ini karena apa? Apa karena rem blong atau sopirnya ngantuk atau apa? Kalau rem blong, berarti dia memeriksakan nggak kendaraannya? Sesuai SOP nggak waktu dia jalan? Jadi jangan digeneralisir. Ketika sopirnya ngantuk, mungkin dia sudah jalan kemarin. Beban waktu menjadikannya kurang prima, karena dia jalan lagi," tandas Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu.

Selain itu, perusahaan transportasi harus dipastikan memelihara kendaraan secara teratur dan memastikan seluruh hal teknis dalam keadaan baik.

"Makanya tidak hanya menghukum sopirnya, kasihan keluarganya. Akibat kecelakaan yang mungkin saja bukan hanya kesalahannya dia saja. Kan kalau mobil blong bukan salah dia. Pemiliknya yang tidak cek, kenapa tidak dicek, ya mungkin karena pengawasannya kurang ketat," tegasnya.

Lebih lanjut, Syarief mendesak instansi terkait untuk menginvestigasi kecelakaan itu secara menyeluruh.

"Jadi bukan hanya sopirnya dianggap lalai dan dia dipidana, tetapi harus dilihat kenapa musibah itu sampai terjadi. Kalau memang ada kesalahan perusahaannya, cabut izinnya dan diberikan sanksi hukum yang setimpal," pungkas Syarief.

Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep

Editor : Ading
Berita Terbaru

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Desakan itu muncul setelah delapan halte yang telah dipasangi iklan mampu menyumbang PAD sebesar Rp583 juta.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.