Rabu, 22 Mei 2024 03:49 WIB

Komisi VII DPR RI Soroti Minimnya Jaringan Gas Rumah Tangga

Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari

Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari

selalu.id - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyoroti perkembangan masalah sambungan jaringan gas (Jargas) rumah tangga yang tergolong masih sedikit. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah masih terlalu kecil, sehingga perlu didorong pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Sambungan jaringan gas rumah tangga yang setiap tahunnya ditargetkan satu juta, hanya bergerak di beberapa puluh ribu saja. Langkah ini masih terlalu kecil. Jadi kita memang harus sangat serius untuk mendorong pembangunan infrastruktur ke depannya," tutur Diah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4/2024).

Baca Juga: Komisi I DPR RI Tegaskan Hubungan dengan Dewan Pers Selalu Sinergis

Menurutnya, dengan segala pembangunan infrastruktur yang memberdayakan potensi gas alam Indonesia ke depan, semakin membuat banyak rumah tangga yang bisa merasakan kemanfaatan gas sebagai sumber energi. Potensi yang kurang dimanfaatkan berdampak pada penurunan penggunaan elpiji.

Baca Juga: Ribuan Jemaah Umroh Indonesia Nekat Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi

"Mungkin tidak dalam waktu dekat, namun langkah serius harus dilakukan ke arah sana. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa penggunaan elpiji ini membuat negara menyumbang subsidi yang sangat besar. Kita harap ketika negara mulai beralih (dari menggunakan elpiji) dan bisa dengan jaringan gas rumah tangga, maka subsidi untuk elpiji akan berkurang dan anggaran bisa dipakai untuk pembangunan lainnya," pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

Di samping itu, Diah juga mendorong adanya komunikasi yang tegas terhadap Dana Bagi Hasil yang dilakukan pemerintah setempat. Ia tegaskan untuk terus dikawal dengan harapan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Baca Juga: Komisi 1 DPR RI Ungkap Latar Belakang Polemik Jurnalistik Investigasi di RUU Penyiaran

"Dari apa yang disampaikan oleh BP Tangguh tadi, nilai dana bagi hasil ialah setengah dari APBD kabupaten setempat. Tentu perlu dipantau terus dan harus tahu alokasinya seperti apa. Kita perlu melakukan komunikasi dan klarifikasi terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten setempat. Jika memang dana bagi hasil tersebut kurang terarah secara optimal, tentu kita bisa memberikan solusi yang optimal kepada mereka," tutupnya.

Editor : Ading