-
-
Loading
Loading
selalu.id- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024.
Nota keuangan tersebut diserahkan dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/10/2023).
Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa setelah nota keuangan diserahkan, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya R-APBD tahun 2024 disahkan.
"Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini segera kita sepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi ditemui usai sidang paripurna.
Ia menjelaskan, bahwa APBD 2024 akan diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak.
"Kemudian juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," ujarnya.
Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp 10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.
"SILPA kita Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, D. Adi Sutarwijono mengungkapkan penetapan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 itu ditetapkan pada Hari Pahlawan. Ditambah lagi rapat paripurna penetapan APBD 2024 itu akan menggunakan kostum pejuang.
"Sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati hari pahlawan. Kemudian, setelah (rapat) paripurna hari ini, langsung kita mulai pembahasan di komisi-komisi dan juga punya cukup waktu untuk membahas," kata Adi saat ditemui usai rapat paripurna, Selasa (17/10/2023).
Menurutnya, dari sisi teknis pembahasan Raperda APBD di Komisi A hingga D, dinilai masih cukup waktu untuk mencermati program-program yang dicantumkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kemudian, setelah ditetapkan pada 10 November mendatang, tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memiliki waktu untuk mempersiapkan program.
"Sehingga kemudian di tanggal 2 januari, pasca tahun baru, itu bisa langsung di eksekusi atau dikerjakan," tegasnya.
Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Surabaya berdasarkan dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu. Salah satunya dari pajak daerah, retribusi hingga pendapatan lain-lain yang sah.
Kemudian, Adi juga menyebutkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran alias Silpa APBD 2023 yang dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, sebesar Rp.223.954.003.318 miliar. Menurutnya, Silpa yang terlalu besar untuk menopang APBD 2024, dinilai tidak proporsional dan tidak masuk akal.
"Sebab mengandalkan Silpa yang terlalu banyak juga gak bagus. Maka yang mestinya yang masuk akal," jelas Awi, sapaan akrab D. Adi Sutarwijono.
Oleh karena itu, kata Awi, dengan kekuatan APBD Kota Surabaya sebesar Rp10,8 triliun atau lebih tepatnya Rp.10.892.568.471.181, ini untuk mendorong tumbuh kembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan. Sebab, lepas dari pandemi COVID-19 lalu, ia berharap dengan menguatkan UMKM, juga berdampak pada kekuatan ekonomi kerakyatan.
"Sehingga kekuatan ekonomi rakyat juga akan semakin menguat. Tadi Pak Wali mengatak hampir 3 triliun yang tersebar di banyak OPD," jelasnya.
Baca Juga: 6 Unit Rusunawa di Bandarejo Surabaya Disegel, Ini Alasannya
Editor : Ading