Legislator NasDem Minta Rencana Anggaran Operasional RT/RW Surabaya Ditunda
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 08 Sep 2023 22:22 WIB
selalu.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i meminta atau mengusulkan penundaan wacana pemberian anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024 mendatang. Menurutnya, wacana tersebut justru dapat menguras dan membebani Pemerintah Kota Surabaya.
Oleh karenanya, pemberian dana per RW Rp300 ribu dan per RT Rp200 ribu itu perlu ditinjau kembali dengan mengukur kekuatan belanja.
Tak hanya itu, kata dia, anggaran Pemkot Surabaya saat ini terbatas sedangkan belanja operasional tinggi. Terlebih lagi, target pendapatan banyak yang tak tercapai. Bahkan saat ini seluruh dinas di lingkungan Pemkot tengah melakukan rasionalisasi anggaran.
"Kita setuju saja rencana itu, tetapi dengan syarat target pendapatan tercapai. Tahun ini (2023) saja target pendapatan banyak yang meleset," kata Imam Syafi'i, kepada selalu.id, Jumat (8/9/2023)
Legislator senior NasDem ini menjelaskan maksud belanja operasional Pemkot terbilang tinggi, seperti untuk memberikan gaji kepada ASN, outsourching, dan insentif bagi Kader Surabaya Hebat (KSH), RT/RW serta LPMK saja mencapai hampir Rp8 triliun.
Apabila nantinya wacana anggaran pemberian dana operasional ke masing-masing RT/RW pada 2024 direalisasikan, justru akan sangat menguras dan membebani APBD Pemkot.
"Belanja operasional kita cukup tinggi. Gaji itu hampir Rp8 triliun. Sedangkan saat ini di seluruh dinas terjadi rasionalisasi anggaran, karena uang itu memang tidak ada," tegasnya.
Oleh karena itu, Imam meminta wacana pemberian dana operasional tiap-tiap RT/RW itu ditunda. Dirinya khawatir Pemkot akan semakin terbebani. Sementara, lanjutnya, para ketua RT dan RW nantinya malah merasa diberi harapan palsu apabila rencana itu tidak jadi terlaksana.
"Karena memang uang tidak ada, maka keinginan mulia wali kota itu mending ditunda terlebih dulu. Kita khawatir juga nantinya pengurus RT-RW malah di-php," ungkapnya.
Lebih lanjut Imam menambahkan, pihaknya justru mendorong Pemkot agar bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN. Yakni, membuat kebijakan insentif atau subsidi yang pro terhadap bangunan balai RW.
"Justru kalau niatnya dana operasional itu untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN. Jadi tidak berupa uang melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW," tutupnya.
Baca Juga: Polemik Pajak Rumah Kos di Surabaya Tuai Protes
Editor : Ading
