Jumat, 05 Jun 2026 04:31 WIB

Pengamat Sebut PSI Otoriter: Ketua Dewan Pembina Bisa Merangkap Apapun

Airangga Hartanto
Airangga Hartanto

selalu.id - Partai politik merupakan salah satu tonggak penyangga asas falsafah demokrasi di Indonesia, karena partai politik memiliki peran penting dalam mengorkerstrasi kebebasan berdideologi dan berpolitik yang berintegritas. Olehkarenaya, pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mendorong partai-partai agar semakin demokratis dan reformis.

Dia pun menyoroti satu partai yang dipandangnya belum mengaplikasikan asas-asas tersebut, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Airlangga melihat bahwa PSI ternyata sangat otoriter dan diktator dalam skema kepengurusannya. Sorotan doktor alumnus Murdoch University, Australia, terkait kekuasaan Dewan Pembina di PSI. Struktur Dewan Pembina di PSI cenderung “militeristik” yang bisa membatalkan keputusan pada tingkat apapun. Hal ini tidak sesuai dengan persepsi dan citra yang dibangun selama ini.

Baca Juga: Mama Evi, dari Dunia Basket, Pengagum Jokowi, Hingga Pimpin PSI Surabaya

Airlangga memberikan satu catatan kritis untuk PSI yakni ada semacam keterbelahan karakter. Ibarat dalam kajian psikologi, ada split personality dalam entitas PSI. Split personality tersebut muncul ketika pencitraan politiknya tersebut selalu menampilkan diri sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi, kesetaraan, republikanisme suatu karakter dari corak politik modern, namun apabila kita kaji dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada problem otoritarian dan bahkan diktatorial dalam struktur PSI.

“Ini terkait Ketua Dewan Pembina PSI dapat merangkap berbagai jabatan sebagai Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional dan DPP. Artinya dalam kelembagaan internal jejak otoritarianisme warisan Orde Baru tampak melekat dalam partai tersebut,” ujar Airlangga kepada media, Jumat (8/9/2023).

Baca Juga: Kondisi Ekonomi Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah, Bikin Was-was

Jejak-jejak warisan otoritarianisme dalam tubuh PSI, kata Airlangga, berkonsekuensi cukup panjang dalam mendegradasi nilai-nilai demokratis yang selalu ditunjukkan PSI di “panggung depan” politiknya.

“Dengan kekuasaan dewan pembina yang luar biasa, maka Dewan Pembina yang militeristik ini bisa membatalkan keputusan dari tingkat yang ada di bawahnya. Lagi-lagi corak demokrasi bottom up tidak hadir dalam demokratisasi internal PSI. Tak heran jika peran ketua umum PSI tidak begitu terlihat. Tidak seperti partai politik lainnya," jelasnya.

Baca Juga: Fraksi PSI Surabaya Kawal Sengketa Tanah Eigendom 1278, Temui Kanwil BPN Jatim

Airlangga menambahkan, selanjutnya dalam dinamika politik, PSI mengalamai semacam keterbelahan antara kesadaran wacana (discursive consciuosness) dan kesadaran praktis (practical consciousness). Di satu sisi, dalam tataran wacana menekankan pada nilai-nilai politik republikanisme seperti tertera dalam AD/ART-nya, namun misalnya saat ada isu liar beberapa waktu lalu terkait wacana 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden, PSI bungkam dan tidak menunjukkan keteguhan sikapnya.

“Di sini kembali kita bisa menyaksikan keterbelahan politik dari PSI,” ujarnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.