Sabtu, 26 Sep 2026 08:48 WIB

Pasien Meninggal saat Antre ICU di RSUD dr Soewandhie, Keluarga Jelaskan Alasan Tak Mau Dirujuk

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 02 Jun 2023 14:15 WIB
Keluarga pasien saat disambangi DPRD Surabaya
Keluarga pasien saat disambangi DPRD Surabaya

Selalu.id - Keluarga pasien bernama Asiasi (52) yang meninggal karena antre di ruang ICU RSUD dr Soewandhie, mengungkapkan alasan menolak dirujuk ke rumah sakit lain, karena takut dengan resiko yang tak diinginkan.

Diketahui, pasien ibu Asiasi pada Sabtu (27/5) tiga hari menunggu di IGD. Kemudian, Senin (29/5) masuk ke kemar teratai dan Selasa (30/5) ke ruang ICU namun masih penuh. Lalu, besoknya, (31/5) masuk ke ruang ICU namun telah meninggal dunia.

Keluarga pasien, anaknya, Dea mengungkapkan saat ditawari pihak RSUD dr Soewandhie untuk merujuk ibunya ke rumah sakit lain, dirinya mendapatkan opsi dari petugas. Opsi tersebut adalah jika dirujuk ke lain pasien beresiko tinggi yang berujung pada kegawatan. Apalagi, ICU di rumah sakit lain kemungkinan juga penuh.

"Yang tanda tangan aku (menolak rujuk) karena ada petugas bilang takut kalau terjadi apa-apa di jalan, belum tentu di RSUD dr Soetomo dapat kamar.  'saya gak mendoakan kalau meninggal di jalan gimana', kata gitu petugasnya," kata Dea, menjelaskan yang disampaikan petugas, saat ditemui Selalu.id, di rumahnya, Jalan Tanah Merah Selatan, Kenjeran, Surabaya, Jumat (2/6/2023).

Karena pihak RSUD dr Soewandhie itu memberikan saran seperti itu, keluarga pasien pun tak ingin ibunya mendapatkan resiko itu hingga akhirnya menyetujui surat penolakan rujukan rumah sakit lain.

"Dikasih deskripsi kaya gitu, karena ada omongan seperti itu jadi keluarga meminilisir resiko. Waduh sayah gak mau ibu saya seperti itu, akhirnya saya tanda tangan," ungkapnya.

Terlebih lagi, Dea mengaku jika nantinya ibunya dirujuk ke rumah sakit lain, BPJS untuk pasien akan dinonaktifkan selama dua minggu lamanya.

"Saya mau aja dirujuk apapun buat ibu saya. Andai dokter tak memaparkan risiko itu. Tapi kalau dikasih itu ya mundur (tolak) saya mending ibu saya tetap napas disini. Apalagi dibilang kalau keluar dari IGD, BPJS dinonaktifkan," sambungnya.

Bahkan, Dea menerangkan saat masuk ke RSUD dr Soewandhie kondisi kamar sudah pada penuh. Sehingga, ibunya belum mendapatkan kamar, terlebih lagi tidak ditawari langsung ke rujuk rumah sakit lain.

"Saya waktu tahu kamar penuh sampai melas-melas (mohon-mohon)," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya sekaligus politisi PKS, Reni Astuti mengatakan bahwa hal ini menjadi perhatian, dari informasi keluarga pasien bahwa mereka menolak merujuk ke RS lain karena kalimat saran dari petugas perawat itu membuat mereka khawatir.

"Ternyata karena keluarga mendapat info kalimat yang membuat khawatir, misal dipindah nanti alat ambulance tidak memadai untuk keselamatan, sehingga kalau ada apa- tidak  turut bertanggung jawab dan membuat keluarga takut," pungkasnya. (Ade/Adg)

Baca Juga: Wali Kota Eri Pastikan Kawal Perawatan Korban Kericuhan Konser Denny Caknan di Surabaya

Editor : Ading
Berita Terbaru

Guruh Soekarnoputra Tutup Usia di 73 Tahun

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan kabar duka tersebut.

Layanan Home Care Pemkab Jember Dilirik Kemenkes, Jadi Inspirasi Daerah Lain

Meski begitu, Kemenkes tetap memberikan perhatian pada evaluasi program secara berkala guna memastikan efektivitasnya di lapangan.

ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD

Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemkot untuk memindahkan sebagian aktivitas kerjanya ke Balai RW mulai Oktober 2026.

Progres RSUD Sedati Lampaui Target, Wabup Sidoarjo Wanti-wanti soal Kualitas Material

Inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan lambannya pengerjaan fisik di lokasi.

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam Mulai Tahun Depan, Ini Penjelasannya

Selain penyelarasan desain, Pemkot Surabaya secara eksplisit melarang pihak sekolah negeri melakukan aktivitas jual beli seragam kepada siswa maupun orang tua.

RAPBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Pertanyakan Pemangkasan Belanja Modal

Golkar pun meminta Pemprov Jawa Timur menjelaskan strategi menjaga ketersediaan infrastruktur, konektivitas, hingga pemerataan layanan publik.