Rabu, 22 Jul 2026 18:29 WIB

Tanggung Jawab Sosial, RSUD dr Soewandhi Layani Pasien JKN 425 Hari

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 06 Mar 2025 15:13 WIB
Direktur Utama RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh saat presentasi Lelang Jabatan
Direktur Utama RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh saat presentasi Lelang Jabatan

selalu.id – Direktur Utama RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh, mengungkapkan bahwa terdapat seorang pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjalani perawatan hingga 425 hari di rumah sakit.

Ia mengungkapkan perihal itu di ajang adu gagasan lelang jabatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Pasien tersebut merupakan penyintas stroke yang sebenarnya sudah bisa dipulangkan. Namun, kondisi sosial yang sulit membuatnya tetap harus dirawat di RSUD Soewandhie.

“Pasien ini post-stroke, sebenarnya sudah bisa pulang. Tapi di rumah tidak ada yang bisa merawatnya. Suaminya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan mereka tidak memiliki anak. Jika dipulangkan, tidak ada yang mengurusnya,” ujar dr. Billy saat pemaparan di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Kamis (6/3/2025).

Karena kondisinya yang membutuhkan makanan melalui selang (sonda) serta perawatan khusus, pihak RSUD Soewandhie akhirnya memutuskan untuk terus merawatnya.

Keputusan ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat hingga ke tingkat RT dan RW.

“Kami sudah mencoba mencari solusi, termasuk berkoordinasi dengan Liponsos dan Dinas Sosial (Dinsos), tetapi karena kondisinya yang membutuhkan perawatan khusus, pasien tidak bisa dipindahkan. Mau tidak mau, kami harus tetap merawatnya,” tambahnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi langkah RSUD Soewandhie dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien JKN, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya.

“Kasus seperti ini harus disampaikan ke media. Ada pasien BPJS yang sudah dirawat 425 hari, tidak bisa pulang karena tidak ada keluarga yang merawat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir,” kata Eri.

Ia juga menyoroti masih adanya pasien yang menolak dirujuk ke rumah sakit lain karena merasa nyaman dengan pelayanan di RSUD Soewandhie.

“Ada pasien yang tidak mau dirujuk karena merasa lebih nyaman di Soewandhie. Itu artinya pelayanan rumah sakit ini sudah baik. Tapi ini juga jadi catatan bagi kita, bagaimana sistem rujukan bisa lebih transparan dan terpantau,” ujarnya.

Eri menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah harus tetap menerima pasien JKN dengan pelayanan terbaik, tetapi juga harus mencari keseimbangan agar tetap beroperasi dengan baik.

“Rumah sakit ini untuk kepentingan rakyat. Mau tidak mau harus menerima pasien BPJS. Tapi kalau hanya mengandalkan BPJS, pendapatan rumah sakit juga harus dipikirkan. Layanan pasien non-JKN juga perlu dikembangkan agar rumah sakit tetap stabil,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keramahan tenaga kesehatan dalam melayani pasien JKN.

“Saya tidak mau ada perawat atau tenaga kesehatan yang ‘murcing-murcing’ (cemberut) kepada pasien JKN. Semua pasien harus dilayani dengan ramah, ini harus berubah!” tegasnya.

Eri juga menyoroti proses rujukan pasien yang harus lebih cepat dan efisien. Ia meminta agar pasien yang membutuhkan perawatan segera mendapatkan kepastian tanpa harus menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Kalau kamar penuh, jangan biarkan pasien terlalu lama menunggu di IGD. Segera rujuk ke rumah sakit lain. Kalau ada rumah sakit yang menolak tanpa alasan jelas, akan saya beri sanksi,” tandasnya.

Ia juga menginstruksikan agar sistem informasi di IGD diperbarui sehingga masyarakat bisa mengetahui ketersediaan kamar secara real-time. Dengan begitu, pasien dan keluarga mereka tidak perlu menunggu lama tanpa kepastian.

Untuk diketahui, ajang lelang jabatan ini diikuti oleh tujuh kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk tahap pertama.

Mereka yang bersaing dalam pemaparan visi-misi di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Direktur RSUD Dr. Soewandhie.

Selain itu, kepala dinas dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag), serta dua kecamatan, yakni Karangpilang dan Tandes, juga mengikuti seleksi ini.

Baca Juga: Wali Kota Eri Pastikan Kawal Perawatan Korban Kericuhan Konser Denny Caknan di Surabaya

Editor : Ading
Berita Terbaru

DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Desakan itu muncul setelah delapan halte yang telah dipasangi iklan mampu menyumbang PAD sebesar Rp583 juta.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.