selalu.id – Direktur Utama RSUD dr. Mohamad Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh, mengungkapkan bahwa terdapat seorang pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjalani perawatan hingga 425 hari di rumah sakit.
Ia mengungkapkan perihal itu di ajang adu gagasan lelang jabatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Pasien tersebut merupakan penyintas stroke yang sebenarnya sudah bisa dipulangkan. Namun, kondisi sosial yang sulit membuatnya tetap harus dirawat di RSUD Soewandhie.
“Pasien ini post-stroke, sebenarnya sudah bisa pulang. Tapi di rumah tidak ada yang bisa merawatnya. Suaminya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan mereka tidak memiliki anak. Jika dipulangkan, tidak ada yang mengurusnya,” ujar dr. Billy saat pemaparan di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Kamis (6/3/2025).
Karena kondisinya yang membutuhkan makanan melalui selang (sonda) serta perawatan khusus, pihak RSUD Soewandhie akhirnya memutuskan untuk terus merawatnya.
Keputusan ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat hingga ke tingkat RT dan RW.
“Kami sudah mencoba mencari solusi, termasuk berkoordinasi dengan Liponsos dan Dinas Sosial (Dinsos), tetapi karena kondisinya yang membutuhkan perawatan khusus, pasien tidak bisa dipindahkan. Mau tidak mau, kami harus tetap merawatnya,” tambahnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi langkah RSUD Soewandhie dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien JKN, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki keluarga untuk merawatnya.
“Kasus seperti ini harus disampaikan ke media. Ada pasien BPJS yang sudah dirawat 425 hari, tidak bisa pulang karena tidak ada keluarga yang merawat. Ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir,” kata Eri.
Ia juga menyoroti masih adanya pasien yang menolak dirujuk ke rumah sakit lain karena merasa nyaman dengan pelayanan di RSUD Soewandhie.
“Ada pasien yang tidak mau dirujuk karena merasa lebih nyaman di Soewandhie. Itu artinya pelayanan rumah sakit ini sudah baik. Tapi ini juga jadi catatan bagi kita, bagaimana sistem rujukan bisa lebih transparan dan terpantau,” ujarnya.
Eri menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah harus tetap menerima pasien JKN dengan pelayanan terbaik, tetapi juga harus mencari keseimbangan agar tetap beroperasi dengan baik.
“Rumah sakit ini untuk kepentingan rakyat. Mau tidak mau harus menerima pasien BPJS. Tapi kalau hanya mengandalkan BPJS, pendapatan rumah sakit juga harus dipikirkan. Layanan pasien non-JKN juga perlu dikembangkan agar rumah sakit tetap stabil,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keramahan tenaga kesehatan dalam melayani pasien JKN.
“Saya tidak mau ada perawat atau tenaga kesehatan yang ‘murcing-murcing’ (cemberut) kepada pasien JKN. Semua pasien harus dilayani dengan ramah, ini harus berubah!” tegasnya.
Eri juga menyoroti proses rujukan pasien yang harus lebih cepat dan efisien. Ia meminta agar pasien yang membutuhkan perawatan segera mendapatkan kepastian tanpa harus menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Kalau kamar penuh, jangan biarkan pasien terlalu lama menunggu di IGD. Segera rujuk ke rumah sakit lain. Kalau ada rumah sakit yang menolak tanpa alasan jelas, akan saya beri sanksi,” tandasnya.
Ia juga menginstruksikan agar sistem informasi di IGD diperbarui sehingga masyarakat bisa mengetahui ketersediaan kamar secara real-time. Dengan begitu, pasien dan keluarga mereka tidak perlu menunggu lama tanpa kepastian.
Untuk diketahui, ajang lelang jabatan ini diikuti oleh tujuh kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya untuk tahap pertama.
Mereka yang bersaing dalam pemaparan visi-misi di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Direktur RSUD Dr. Soewandhie.
Selain itu, kepala dinas dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag), serta dua kecamatan, yakni Karangpilang dan Tandes, juga mengikuti seleksi ini.
Baca Juga: Keponakan Mantan Wali Kota Surabaya Sunarto Bersaing Posisi Sekda, Pengamat: Modal Sosial Kuat
Editor : Ading