Jumat, 05 Jun 2026 01:18 WIB

DPP PDIP Apresiasi Pengunduran Diri Kusnadi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 04 Feb 2023 23:27 WIB
Konfere pers di Kantor DPD PDIP Jatim
Konfere pers di Kantor DPD PDIP Jatim

selalu.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat memberikan pernyataan resmi terkait pergantian Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dan penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Said Abdullah di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Surabaya, Sabtu (4/2/2023) malam.

Didampingi Sekretaris DPD Sri Untari Bisowarno, Wakil Ketua DPD Whisnu Sakti Buana, Ketua Bappilu DPD Denny Wicaksana dan Wakil Ketua DPD Daniel Rohi. Djarot memberikan keterangan kepada media.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

"DPP PDI Perjuangan mencermati dengan seksama terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut dr OTT KPK yang dilakukan pada tanggal 14 desember terhadap wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak," ujarnya mengawali keterangan.

Djarot menyebutkan bahwa Kusnadi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua DPD PDIP Jatim untuk fokus pada pemeriksaanya sebagai saksi pada kasus dana hibah DPRD Jatim dan tak ingin mengganggu proses konsolidasi partainya menjelang tahun politik 2024.

Baca Juga: 2 Jemaah Haji Probolinggo Masih Tertahan di Arab Saudi, Ini Identitas dan Penyebabnya

"Pengunduran Pak Kusnadi dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP, kami apresiasi, karena Pak Kusnadi tidak ingin menganggu proses konsolidasi dalam rangka Pileg dan Pilpres," imbuhnya.

Atas dasar hal tersebut, DPP PDI Perjuangan ketika mengabulkan permohonan pengunduran diri Kusnadi dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Dalam hal ini PDIP tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga: Cium Merah Putih dan Tanam Pohon, Pelantikan PAC PDI Perjuangan Tuban Bawa Pesan Kebangsaan dan Kepedulian Lingkungan

PDIP, lanjut Djarot, menilai sikap pengunduran diri Kusnadi sebagai langkah Ksatria dan sikap bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan partai daripada pribadi.

"Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi, bahwa apa yang dijalankan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak konstitusional di bidang anggaran legislasi, pengawasan, dan fungsi representasi, yang pelaksanaannya juga dikoordinasikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur," tutupnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.