Sabtu, 26 Sep 2026 21:59 WIB

DPP PDIP Apresiasi Pengunduran Diri Kusnadi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 04 Feb 2023 23:27 WIB
Konfere pers di Kantor DPD PDIP Jatim
Konfere pers di Kantor DPD PDIP Jatim

selalu.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat memberikan pernyataan resmi terkait pergantian Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dan penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Said Abdullah di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Surabaya, Sabtu (4/2/2023) malam.

Didampingi Sekretaris DPD Sri Untari Bisowarno, Wakil Ketua DPD Whisnu Sakti Buana, Ketua Bappilu DPD Denny Wicaksana dan Wakil Ketua DPD Daniel Rohi. Djarot memberikan keterangan kepada media.

Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Pertanyakan Pemangkasan Belanja Modal

"DPP PDI Perjuangan mencermati dengan seksama terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut dr OTT KPK yang dilakukan pada tanggal 14 desember terhadap wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak," ujarnya mengawali keterangan.

Djarot menyebutkan bahwa Kusnadi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua DPD PDIP Jatim untuk fokus pada pemeriksaanya sebagai saksi pada kasus dana hibah DPRD Jatim dan tak ingin mengganggu proses konsolidasi partainya menjelang tahun politik 2024.

Baca Juga: Kekeringan di Jatim Makin Parah, Fraksi PKS Sentil Pemprov: Jangan Cuma Sibuk Bagi-bagi Air!

"Pengunduran Pak Kusnadi dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP, kami apresiasi, karena Pak Kusnadi tidak ingin menganggu proses konsolidasi dalam rangka Pileg dan Pilpres," imbuhnya.

Atas dasar hal tersebut, DPP PDI Perjuangan ketika mengabulkan permohonan pengunduran diri Kusnadi dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Dalam hal ini PDIP tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga: Kunjungi Rumah Jokowi dan Usulkan Rehabilitasi, Kader PDIP Surabaya Dipecat

PDIP, lanjut Djarot, menilai sikap pengunduran diri Kusnadi sebagai langkah Ksatria dan sikap bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan partai daripada pribadi.

"Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi, bahwa apa yang dijalankan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak konstitusional di bidang anggaran legislasi, pengawasan, dan fungsi representasi, yang pelaksanaannya juga dikoordinasikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur," tutupnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Bupati Sidoarjo Tekankan Sinergi Kades BPD, Perencanaan Pembangunan 2027 Harus Dimulai Sekarang

Ia juga mengingatkan BPD bukan lawan, melainkan mitra kerja kades.

Festival Gamelan Kahuripan 2026, Siswa Sidoarjo Jadi Garda Pelestarian Karawitan

Pada 2025 di lokasi yang sama ada 23 kelompok. Kini 2026 mencapai 33 kelompok dari pelajar dan masyarakat umum.

Motor Adu Depan Mobil di Mojokerto, Satpam Berangkat Kerja Tewas

Akibat kecelakaan tersebut, korban langsung meningga dunia di lokasi kejadian.

Respons Cepat Dugaan Luberan Air Limbah, SIERLakukan Pengecekan dan Pembersihan Saluran

Direktur Operasi PT SIER, Yohanes Deddy Setiawan, mengatakan setiap informasi yang berkaitan dengan lingkungan menjadi perhatian serius.

Kortastipidkor Polri Tetapkan Bupati Gowa jadi Tersangka Dugaan Korupsi Perizinan

Penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dan empat ahli serta melakukan penggeledahan di empat lokasi.

Dittipidsiber Bareskrim Polri Tangkap DPO Kasus Judi Online 1 Triliun di Thailand

Proses penangkapan dilakukan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri, Kepolisian Thailand, dan Imigrasi Thailand.