Kamis, 23 Jul 2026 03:31 WIB

Gaji Tenaga Outsourcing Pemkot Surabaya Bakal Ada yang di Bawah UMR

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 22 Nov 2022 18:47 WIB
Balai Kota Surabaya. Foto: Arif Fajar Ardianto
Balai Kota Surabaya. Foto: Arif Fajar Ardianto

selalu.id - Penyesuaian gaji tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya bakal membawa perubahan besar, disebutkan ada tenaga outsourcing yang bergaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebut, di tahun 2023 mendatang gaji tenaga outsourcing akan disesuaikan dengan pendidikan dan kontrak kerja atau beban tugas.

Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Khusus untuk tenaga outsourcing yang bergaji di bawah UMR akan mendapatkan gaji ke 13. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri-PANRB tentang sistem tenaga kerja kontrak bahwa Pemkot Wajib memberikan gaji ke 13.

"Aturan itu pemerintah pusat yang mengamanahkan dan yang melaksanakan pemerintah daerah, adanya gaji ke 13 dibagi dan dimasukkan ke 12 gaji sebelumnya, maka gaji organik tenaga penunjang jumlahnya sama seperti UMR di Surabaya. Yakni rata-rata sekitar Rp4,3 juta," kata Kepala BKPSDM Surabaya, Rachmad Basari, saat Konferensi Pers di Kantor Diskominfo Surabaya, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Basari menyebut, tenaga outsourcing yang mendapatkan penunjang gaji ke 13 yang dibawah UMR itu tergantung kelas jabatannya. Ia mencontohkan seperti, tenaga kebersihan, driver, keamanan, dan lain-lain.

Nantinya, gaji tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya pada tahun 2023 akan dihitung berdasar kelas jabatan, beban kerja, dan pendidikannya.

Baca Juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) no 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebut tidak lagi menggunakan hasil evaluasi outsourcing 2022 yang sistemnya menerapkan konsep pihak ketiga. Namun diubah dalam Peraturan Menteri (Permen) itu yakni kontrak perorangan.

"Beban tugas nanti dituangkan dalam kontrak perjanjian peroragan. Misalnya si A bekerja sebagai administrasi, di situ sudah dihitung minimal biaya masukan dari Permenkeu. Juga dihitung minimal pendidikan ada D3 lalu S1,"pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.