Rabu, 22 Jul 2026 13:52 WIB

Massa FMP Segel Kantor ACT Jatim Tuntut Pengusutan Kasus Penyelewengan Dana

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 15 Jul 2022 17:25 WIB
Massa menggelar aksi di depan Kantor ACT cabang Jawa Timur
Massa menggelar aksi di depan Kantor ACT cabang Jawa Timur

selalu.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Merah Putih (FMP) menggelar aksi di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Jawa Timur, Jalan Gayungsari Barat, Surabaya, Jumat (15/7/2022).

Dalam aksi itu, mereka melakukan penyegelan dengan banner besar yang menutup pintu rolling door di kantor ACT.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Koordinator Lapangan FMP, Agung Priambodo mengatakan, penyegelan itu dilakukan karena dana yang diselewengkan tidak juga diusut kepolisian.

"Kami datang untuk menutup kantor ACT dan meminta kepada kementerian sosial untuk mencabut izin ACT," tegas Agung.

Agung menyampaikan bahwa FMP melakukan aksi ini juga ada dugaan pegawai dan petinggi ACT yang berada di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Jakarta.

"Kami meminta kepada Aparat Kepolisian untuk menindak lanjuti kantor ACT lain yang kami duga juga melakukan aksi yang sama dengan ACT pusat,"jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengancam akan terus melakukan aksi seperti ini dan tuntutan serupa sampai permasalahan ACT dengan masyarakat selesai. Serta pengusutan dana umat diminta segera dilakukan dan diselesaikan.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

"Kami akan terus melakukan aksi seperti ini sampai kami dengar kabar bahwa permasalahan ACT dengan Masyarakat selesai dan rampung, dana yang mereka ambil atau korupsi dikembalikan atau di hibahkan ke lembaga amal yang lain," ancam dia.

Total ada 4 tuntutan yang diberikan. Pertama adalah menuntut Polri untuk dukung Kemensos mencabut izin ACT.

"Kedua menutup ACT di Jatim dan hentikan secara total semua aktivitas hingga dinyatakan tidak ada permasalahan hukum," pintanya.

Ketiga adalah meminta Polda Jatim untuk penyelidikan pengusutan keuangan ACT Jatim dan proses secara hukum untuk mereka yang melakukan penyelewengan dana.

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

"Keempat kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyumbangkan dana," pungkas Agung.

Riduan (24), salah satu peserta aksi berharap agar permasalahan ACT dan Masyarakat agar cepat selesai dan rampung.

Menurutnya ACT sebagai lembaga Amal untuk disalurkan ke masyarakat yang tidak mampu, justru di korupsi

"Saya berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan ada titik terang atas kasus dan tersangkanya," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.