Jumat, 05 Jun 2026 11:23 WIB

Massa FMP Segel Kantor ACT Jatim Tuntut Pengusutan Kasus Penyelewengan Dana

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 15 Jul 2022 17:25 WIB
Massa menggelar aksi di depan Kantor ACT cabang Jawa Timur
Massa menggelar aksi di depan Kantor ACT cabang Jawa Timur

selalu.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Merah Putih (FMP) menggelar aksi di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) cabang Jawa Timur, Jalan Gayungsari Barat, Surabaya, Jumat (15/7/2022).

Dalam aksi itu, mereka melakukan penyegelan dengan banner besar yang menutup pintu rolling door di kantor ACT.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Terbaik Ketegori Penurunan Pengangguran

Koordinator Lapangan FMP, Agung Priambodo mengatakan, penyegelan itu dilakukan karena dana yang diselewengkan tidak juga diusut kepolisian.

"Kami datang untuk menutup kantor ACT dan meminta kepada kementerian sosial untuk mencabut izin ACT," tegas Agung.

Agung menyampaikan bahwa FMP melakukan aksi ini juga ada dugaan pegawai dan petinggi ACT yang berada di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Jakarta.

"Kami meminta kepada Aparat Kepolisian untuk menindak lanjuti kantor ACT lain yang kami duga juga melakukan aksi yang sama dengan ACT pusat,"jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengancam akan terus melakukan aksi seperti ini dan tuntutan serupa sampai permasalahan ACT dengan masyarakat selesai. Serta pengusutan dana umat diminta segera dilakukan dan diselesaikan.

Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

"Kami akan terus melakukan aksi seperti ini sampai kami dengar kabar bahwa permasalahan ACT dengan Masyarakat selesai dan rampung, dana yang mereka ambil atau korupsi dikembalikan atau di hibahkan ke lembaga amal yang lain," ancam dia.

Total ada 4 tuntutan yang diberikan. Pertama adalah menuntut Polri untuk dukung Kemensos mencabut izin ACT.

"Kedua menutup ACT di Jatim dan hentikan secara total semua aktivitas hingga dinyatakan tidak ada permasalahan hukum," pintanya.

Ketiga adalah meminta Polda Jatim untuk penyelidikan pengusutan keuangan ACT Jatim dan proses secara hukum untuk mereka yang melakukan penyelewengan dana.

Baca Juga: Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

"Keempat kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyumbangkan dana," pungkas Agung.

Riduan (24), salah satu peserta aksi berharap agar permasalahan ACT dan Masyarakat agar cepat selesai dan rampung.

Menurutnya ACT sebagai lembaga Amal untuk disalurkan ke masyarakat yang tidak mampu, justru di korupsi

"Saya berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan ada titik terang atas kasus dan tersangkanya," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Harga Emas Antam Hari Ini: Masih Kurang Bagus, Jangan Marah ya Bunda..

Sementara itu, buyback harga emas hari ini naik lebih tinggi hingga Rp40.000 per gram dan kini berada di level Rp2.589.000 per gram.

Ramalan Zodiak Hari Ini: Banyak Peristiwa Tak Terduga, Siapkan Mental dan Hati-hati

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini diulas lengkap, banyak kejutan.

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.