Senin, 02 Feb 2026 22:54 WIB

Wali Kota Eri Wajibkan Camat, Lurah dan Kepala Dinas Bertatap Muka dengan Warga

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 17 Jun 2022 15:45 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal membuka layanan baru berupa dialog tatap muka setiap Hari Jumat, dengan Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah, bahkan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pada setiap hari Sabtu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 - 16.00 WIB, seluruh Lurah, Camat dan Kepala PD harus membuka ruang untuk bisa bertatap muka langsung dengan warga.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

"Hukumnya wajib. Jadi warga kalau ingin bertanya atau berkeluh kesah langsung bisa bertemu Lurah, Camat dan Kepala Dinas (PD)," kata Eri, Jumat (17/6/2022).

Sedangkan, Eri menyampaikan, bagi warga yang ingin bertemu dirinya dihari Sabtu akan dilakukan secara bergantian. Hal itu agar tidak menimbulkan berkerumunan.

Ia mencontohkan untuk Sabtu pekan ini, pertemuan digelar dengan warga Kecamatan Asemrowo dan selanjutnya Kecamatan Bubutan.

"Jadi Sabtu mulai jam 08.00 - 12.00 WIB, itu warga bisa bertemu saya secara langsung di balai kota dengan bergantian. Tapi kalau hari Jumat, semuanya kita buka untuk lurah, camat dan kepala dinas harus menerima (warga)," ujarnya.

Melalui dialog tatap muka ini, Eri menginginkan setiap masalah yang ada di tengah masyarakat dapat langsung diselesaikan.

Bahkan, kata dia, setiap permasalahan yang ada itu juga terecords ke dalam sistem aplikasi.

"Jadi, di situ nanti ada dialog langsung kita selesaikan dan harus selesai hari itu. Kalaupun tidak hari itu, maka kita masukkan ke dalam aplikasi, nanti akan keluar berapa hari. Karena targetnya dia 1x24 jam harus ada solusi," tuturnya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Lebih lanjut Eri menjelaskan, setiap masalah yang diadukan masyarakat harus sesuai dengan aturan. Artinya, keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan. Maka, permasalahan itu tidak bisa langsung diselesaikan.

"Karena kita punya target, jadi walaupun itu sulit, maka kita memberikan jawaban. Saat kita mengatakan tidak sesuai dengan aturan, ya tidak bisa. Tapi kalau mengatakan bisa, sesuai dengan aturan, maka tahapan yang dilewati itu dilakukan," ungkap dia.

Sehingga, lanjut Eri, permasalahan yang diadukan oleh warga itu juga menjadi catatan evaluasi bagi setiap Perangkat Daerah (PD).

Sebab, setiap PD telah menandatangani kontrak kinerja dengan wali kota untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.

"Karena setiap PD punya kontrak kinerja dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. InsyaAllah ke depannya setiap permasalahan itu akan menjadi catatan dari kontrak kinerja masing-masing PD," tegasnya.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin 

Layanan tatap muka di lingkup Pemkot Surabaya ini, dipastikannya bakal distandarkan untuk seterusnya. Eri pun berharap keluhan yang disampaikan masyarakat bisa langsung diberi solusi oleh Kepala Perangkat Daerah.

"Ini akan menjadi sistem yang terbuka. Sehingga harapan kita sebagai pemerintah, sebagai pelayan, maka masyarakat bisa langsung menyampaikan hal itu. Kan sering tidak bisa bertemu dengan Lurah, Camat, dan Kepala Dinas. Hari ini harus berani bertemu," tuturnya.

Menurutnya, seorang pejabat struktural adalah pelayan umat. Karena itu, ketika pejabat tersebut melayani, maka dia harus juga berani bertemu langsung dengan warga.

"Bagaimana pejabat itu memberikan sebuah solusi, komunikatif dan itulah tugasnya sebagai pelayan," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

Informasi yang diperoleh dari sumber selalu.id menyebut, pimpinan fraksi itu berasl dari partai berwarna kuning. 

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.