Senin, 07 Sep 2026 19:27 WIB

Kantor Demokrat Jatim Didemo Menolak Emil Dardak Jadi Ketua DPD

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 22 Apr 2022 19:21 WIB
Aksi demonstrasi di depan kantor DPD Demokrat Jatim
Aksi demonstrasi di depan kantor DPD Demokrat Jatim

selalu.id - Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Demokrasi melakukan aksi depan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur Jalan Kertajaya, Surabaya, Jumat (22/4/2022). Mereka menolak keputusan pemilihan Emil Elistianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.

Koordinator aksi Demokrat, Taufik, mengatakan, pihaknya kecewa akibat tidak terpilihnya Bayu. Mengingat Bayu merupakan kandidat yang memiliki banyak suara untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Baca Juga: Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

"Kami melihat di DPD Jatim tidak relevan menjadi contoh karena kita tahu mekanisme pemilihan (Ketua Demokrat Jatim) itu tidak sesuai," kata Taufik di lokasi aksi.

Demonstran yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Jatim ini menyebut bahwa sebagai sebuah partai, sudah seharusnya Partai Demokrat menjadi contoh dari proses demokrasi ini.

"Kami simpatisan yang melihat maju dan laju berkembangnya partai demokrat dnegan tujuan baik. Tapi dalam proses ini tidak pantas menjadi pendidikan politik pada masyarakat," tegas dia.

Taufik menyebut bahwa apa yang dipertontonkan Partai Demokrat saat ini merupakan bukti bahwa ada sikap otoriter. Sehingga Partai Demokrat tak pantas disebut wakil rakyat.

"DPP (Dewan Perwakilan Pusat) Partai Demokrat kami anggap tidak pantas memberi contoh pada kami di Jatim untuk mengajarkan demokrasi tapi ini demokrasi rekayasa seperti akrobat sirkus di tengah kebun binatang," jelasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa dari 25 DPC hampir 600 anggota yang kecewa atas keputusan tersebut. Ia menyebut bahwa itu di Jawa Timur penentu presiden.

Baca Juga: Sango Ceramics Indonesia Luncurkan Showroom di Surabaya, Hadirkan Produk Keramik Ekspor

"Kalau Jatim pretel jangan harap mok bayar berapa gak kira sempat. AHY jadi presiden
Sudah enggak mungkin. Saya tanya ke batin saya tidak mungkin,"jelasnya.

Untuk itu, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi menyatakan beberapa sikap. Berikut sikap yang akan diambil:

1. Menolak hasil keputusan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, karena tidak mencerminkan sikap -sikap demokratis dalam pelaksanaannya

2. Menuntut kepada DPP Partai demokrat untuk mengusut semua praktek-praktek yang kolusif didalam pelaksanaan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Baca Juga: Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

3. Memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh panita pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur yang telah menyelewengkan tujuan pelaksanaan Musda tersebut kepada tujuan-tujuan pribadi dan mengabaikan tuan besar yaitu tujuan Partai Demokrat

4. Menuntut tetap tegaknya Demokrasi didalam tubuh besar Partai Demokrat tanpa kolusif dan rekayasa, serta berkeadilan.

5. Menolak praktek pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin yang otoriter yang mencerminkan rezim layaknya orde baru di era reformasi.

Sebelumnya, dalam Musda Demokrat Jatim yang digelar 20 Januari lalu, Bayu Airlangga mendapat dukungan 25 DPC. Sementara, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC. Namun, DPP justru memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.

Soal Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN Jember, Bawaslu Bilang Begini

Persoalan disiplin ASN itu kini masih ditelusuri dari instansi berwenang guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran aturan kepegawaian.