Kamis, 23 Jul 2026 03:12 WIB

Kantor Demokrat Jatim Didemo Menolak Emil Dardak Jadi Ketua DPD

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 22 Apr 2022 19:21 WIB
Aksi demonstrasi di depan kantor DPD Demokrat Jatim
Aksi demonstrasi di depan kantor DPD Demokrat Jatim

selalu.id - Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Demokrasi melakukan aksi depan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur Jalan Kertajaya, Surabaya, Jumat (22/4/2022). Mereka menolak keputusan pemilihan Emil Elistianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.

Koordinator aksi Demokrat, Taufik, mengatakan, pihaknya kecewa akibat tidak terpilihnya Bayu. Mengingat Bayu merupakan kandidat yang memiliki banyak suara untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

"Kami melihat di DPD Jatim tidak relevan menjadi contoh karena kita tahu mekanisme pemilihan (Ketua Demokrat Jatim) itu tidak sesuai," kata Taufik di lokasi aksi.

Demonstran yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Jatim ini menyebut bahwa sebagai sebuah partai, sudah seharusnya Partai Demokrat menjadi contoh dari proses demokrasi ini.

"Kami simpatisan yang melihat maju dan laju berkembangnya partai demokrat dnegan tujuan baik. Tapi dalam proses ini tidak pantas menjadi pendidikan politik pada masyarakat," tegas dia.

Taufik menyebut bahwa apa yang dipertontonkan Partai Demokrat saat ini merupakan bukti bahwa ada sikap otoriter. Sehingga Partai Demokrat tak pantas disebut wakil rakyat.

"DPP (Dewan Perwakilan Pusat) Partai Demokrat kami anggap tidak pantas memberi contoh pada kami di Jatim untuk mengajarkan demokrasi tapi ini demokrasi rekayasa seperti akrobat sirkus di tengah kebun binatang," jelasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa dari 25 DPC hampir 600 anggota yang kecewa atas keputusan tersebut. Ia menyebut bahwa itu di Jawa Timur penentu presiden.

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

"Kalau Jatim pretel jangan harap mok bayar berapa gak kira sempat. AHY jadi presiden
Sudah enggak mungkin. Saya tanya ke batin saya tidak mungkin,"jelasnya.

Untuk itu, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi menyatakan beberapa sikap. Berikut sikap yang akan diambil:

1. Menolak hasil keputusan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, karena tidak mencerminkan sikap -sikap demokratis dalam pelaksanaannya

2. Menuntut kepada DPP Partai demokrat untuk mengusut semua praktek-praktek yang kolusif didalam pelaksanaan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

3. Memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh panita pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur yang telah menyelewengkan tujuan pelaksanaan Musda tersebut kepada tujuan-tujuan pribadi dan mengabaikan tuan besar yaitu tujuan Partai Demokrat

4. Menuntut tetap tegaknya Demokrasi didalam tubuh besar Partai Demokrat tanpa kolusif dan rekayasa, serta berkeadilan.

5. Menolak praktek pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin yang otoriter yang mencerminkan rezim layaknya orde baru di era reformasi.

Sebelumnya, dalam Musda Demokrat Jatim yang digelar 20 Januari lalu, Bayu Airlangga mendapat dukungan 25 DPC. Sementara, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC. Namun, DPP justru memutuskan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.