Jumat, 05 Jun 2026 04:54 WIB

Ancam Demo, Kader Kesehatan Pabean Curhat Beratnya Tugas Kader Surabaya Hebat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 06 Mar 2022 18:01 WIB
Fuad Benardi saat menerima kader Kesehatan
Fuad Benardi saat menerima kader Kesehatan

selalu.id - Ibu-ibu kader kesehatan Pabean berkeluh kesah kepada Ketua Gerakan Arek Suroboyo (GAS), Fuad Benardi, Minggu (6/3/2022). GAS adalah relawan pemenangan Eri-Armuji saat Pilwali Surabaya lalu.

Kepada selalu.id, Fuad menerangkan bahwa ibu-ibu tersebut mengeluhkan beban pekerjaan yang dirasa berat sejak diberlakukannya kebijakan kader Surabaya Hebat oleh wali Kota Eri Cahyadi.

Baca Juga: Melalui Kader Surabaya Hebat, Pemkot Pantau Kesehatan Warga Secara Digital

"Para Ibu-ibu menyampaikan bahwa saat ini dalam melakukan kerja sosial sebagai kader kesehatan, lingkungan, posyandu awal mulainya sosial tanpa ada gaji apapun. Kemudian ketika zamannya bu Risma,sebagai bentuk penghargaan buat para kader diberikan gaji 28rbu. Kalau dibilang cukup ya ndak,  namun karena berangkat dari sosial dan niat membantu masyarakat, katanya tadi," ujar Fuad.

Disebutkan, para kader Surabaya Hebat tersebut dibebankan 15 komponen yang harus dijalankan, dengan 3 orang personel pada setiap wilayah rukun tetangga (RT).

"Ibu-ibu tadi bilang, Bener secara nominal dinaikkan menjadi 400rbu namun,beban kerjanya nambah menjadi sangat berat. Salah satu tupoksi kader Surabaya hebat adalah advokasi warga sakit ke RS yang mana terkadang ndak cuman tenaga, namun ada biaya, katanya begitu," imbuh Fuad.

Akibat terlalu berat beban pekerjaanya, para kader membandingkan zaman kepemimpinan Wali Kota Risma dengan Eri Cahyadi perlakuan terhadap kader.

Baca Juga: Pemkot Cover BPJS Ketenagakerjaan 28 Ribu Kader Surabaya Hebat

"Salah satu kader tadi juga bilang bahwa benar secara nominal dinaikkan menjadi Rp 400 ribu, namun beban kerjanya bertambah menjadi sangat berat. Saat ini dengan kebijakan Walikota Eri Cahyadi yang katanya penerus bu Risma, nyatanya malah menyakiti hati para kader. Ibu kader tadi membandingkan seperti itu," kata putra sulung Mensos Risma ini.

Mendengar keluhan ini, Fuad meminta Pemerintah Kota Surabaya agar segera mencairkan fee para kader yang sampai saat ini masih tertunda.

"Saya mewakili relawan GAS yang mengusung ErJi dalam pilwali kemarin mendesak Pemkot utk mencairkan hak mereka bulan Januari - Februari sesuai dengan kerja yg sudah dilakukan," imbuhnya.

Baca Juga: Wali Kota Eri Bakal Bentuk Koordinator KSH di Semua Bidang, Ini Tujuannya

Fuad juga menyampaikan para kader mengancam akan menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota jika hak selama Januari-Februari mereka belum terbayar.

"Tadi ngomongnya mau demo kalau sampai tanggal 10 Maret hak mereka belum diterima," pungkas Fuad. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.