Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan
- Penulis : Ahmad Nurul Wijaya
- | Minggu, 01 Feb 2026 15:31 WIB
selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan krusial daerah dengan membentuk dua satuan tugas (Satgas) khusus.
Dua satgas yang dibentuk itu yakni Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, serta Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB.
Baca Juga: Tips Merawat Motor saat Musim Hujan Supaya Tetap Bandel
Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak yang selama ini masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan, Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang dibentuk sebagai respons atas persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial oleh satu OPD, melainkan harus melalui kerja lintas sektor yang terintegrasi.
"Masalah banjir di Jember terlalu kompleks jika ditangani sendiri-sendiri. Ego sektoral harus dihilangkan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyeluruh,” jelasnya, Minggu (1/2/2026).
Fawait mengatakan ada sejumlah faktor utama penyebab banjir, mulai dari kondisi infrastruktur drainase dan gorong-gorong yang tidak lagi memadai, hingga anomali debit air akibat curah hujan ekstrem.
Namun, persoalan paling krusial adalah pelanggaran tata ruang, khususnya pembangunan perumahan di kawasan bantaran sungai.
“Kami menemukan pembangunan di sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung, bahkan memiliki sertifikat. Ini jelas masalah serius. Drainase sebagus apa pun tidak akan menyelesaikan banjir jika bangunannya berada di lokasi yang salah,” katanya.
Melalui satgas ini, pemerintah akan melakukan pemetaan kewenangan aset jalan dan saluran air, mengingat kepemilikannya tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga BUMN seperti PTPN dan Perhutani.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan, tindakan hukum terukur akan ditempuh terhadap pengembang yang terbukti melanggar tata ruang, termasuk opsi relokasi.
Baca Juga: 6 Wisata Banyuwangi dengan Keindahan Memukau
Untuk memimpin Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, ia menunjuk Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi, sebagai ketua.
Sementara itu, pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan Jember yang dinilai membutuhkan penanganan luar biasa.
Berdasarkan data satu dekade terakhir, Jember tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan absolut tertinggi kedua di Jawa Timur, bahkan kemiskinan ekstrem tertinggi se-provinsi.
“Masalah kemiskinan bersifat sistemik dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Sosial. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang berani,” tegas Gus Fawait.
Ia menambahkan bahwa kemiskinan menjadi akar berbagai persoalan sosial, termasuk stunting dan tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Oleh Karena itu, satgas ini akan bekerja lintas sektor dan terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi visi Presiden RI.
Baca Juga: Konflik Lahan di Jember Masih Rawan, DPRD Dorong Peran Posbakum Desa
Sementara Jember diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak.
Dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp4 triliun per tahun, Gus Fawait optimistis program MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika seluruh kebutuhan dapur menyerap produk asli Jember.
Satgas pengentasan kemiskinan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Jember yang juga menjabat sebagai Pj Sekda, Akhmad Helmi Luqman, dengan dukungan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan diterjunkan langsung ke lapangan.
"Sejumlah aksi nyata telah disiapkan, di antaranya pemeriksaan kesehatan door to door bagi warga dengan penyakit kronis dan penyandang disabilitas yang dijadwalkan mulai diluncurkan pada 14 Februari mendatang," tandasnya.
Melalui pembentukan dua satgas ini, Gus Fawait berharap upaya penanganan banjir, penurunan angka kemiskinan, stunting, serta AKI-AKB di Kabupaten Jember dapat berjalan lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Editor : Zein Muhammad
