Senin, 19 Okt 2026 22:13 WIB

Budi Leksono soal Pilkada Dipilih DPRD: Itu Persempit Ruang Demokrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 31 Jan 2026 10:43 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id – Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks memberikan pandangan soal wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Buleks menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan ruang kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Baca Juga: Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

Jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka ruang partisipasi publik akan semakin menyempit.

“Kalau pemilihan ini ditarik kembali ke legislatif, artinya kita mempersempit ruang demokrasi. Keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak nantinya hanya akan ditentukan oleh segelintir elite di parlemen,” jelas Buleks kepada selalu.id, Sabtu (31/1/2026).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini juga menekankan pentingnya menjaga prinsip one man, one vote.

Buleks menyebut legitimasi kepala daerah akan jauh lebih kuat jika mandat diberikan langsung oleh rakyat, bukan melalui kompromi politik di DPRD.

Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

Ia juga menilai sistem Pilkada langsung terbukti melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berangkat dari rekam jejak kepemimpinan di daerah.

Sejumlah kepala daerah yang kemudian berkiprah di tingkat nasional setelah mendapat kepercayaan rakyat di wilayahnya.

“Banyak kepala daerah yang lahir dari pilkada langsung dan kemudian menjadi figur nasional karena kinerjanya teruji di lapangan. Itu bukti bahwa pilihan rakyat bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” kata Buleks.

Baca Juga: Kasus Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Polisi Tunggu Hasil Toksikologi

Terkait alasan tingginya biaya politik dan potensi politik uang dalam pilkada langsung, Buleks menilai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. Ia mendorong solusi berupa penguatan pendidikan politik dan pengawasan yang lebih ketat.

“Tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Jangan karena ada kekurangan dalam prosesnya, lalu hak pilih rakyat dicabut begitu saja. Mandat pemilihan harus tetap dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat,” tandas dia.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Jaga Kamtibmas, Kapolres Nganjuk Instruksikan Kapolsek Jajaran Cek Rutin SPBU

Langkah ini dilakukan untuk memantau langsung stok BBM, terutama jenis bersubsidi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Diam-diam Prabowo Panggil Tito dan Dudung untuk Rapat Terbatas, Ada Apa?

Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Krisis Air Bersih dan Gagal Panen Mengancam Indonesia, Ini Peringatan BMKG

Tren ini memperparah penyusutan curah hujan tahunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, disertai kenaikan muka air laut.

Kapolri Ungkap Keterlibatan Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla, Bidik Tersangka Baru

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum kasus karhutla tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar korporasi asing.

Korban Tewas dalam Kebakaran Bromo Kini jadi Lima Orang, Ini Identitasnya

Gugurnya Munawi menambah daftar panjang pahlawan pemadam karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Sidak SPBU, Polres Probolinggo Tegaskan Stok BBM Aman dan Bantah Isu Panic Buying

Sejauh ini, sedikitnya 11 SPBU telah dipantau oleh tim gabungan, termasuk dari Satreskrim Polres Probolinggo, dan ditegaskan stok BBM aman.