Selasa, 21 Jul 2026 10:43 WIB

Budi Leksono soal Pilkada Dipilih DPRD: Itu Persempit Ruang Demokrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 31 Jan 2026 10:43 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id – Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks memberikan pandangan soal wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Buleks menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan ruang kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka ruang partisipasi publik akan semakin menyempit.

“Kalau pemilihan ini ditarik kembali ke legislatif, artinya kita mempersempit ruang demokrasi. Keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak nantinya hanya akan ditentukan oleh segelintir elite di parlemen,” jelas Buleks kepada selalu.id, Sabtu (31/1/2026).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini juga menekankan pentingnya menjaga prinsip one man, one vote.

Buleks menyebut legitimasi kepala daerah akan jauh lebih kuat jika mandat diberikan langsung oleh rakyat, bukan melalui kompromi politik di DPRD.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

Ia juga menilai sistem Pilkada langsung terbukti melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berangkat dari rekam jejak kepemimpinan di daerah.

Sejumlah kepala daerah yang kemudian berkiprah di tingkat nasional setelah mendapat kepercayaan rakyat di wilayahnya.

“Banyak kepala daerah yang lahir dari pilkada langsung dan kemudian menjadi figur nasional karena kinerjanya teruji di lapangan. Itu bukti bahwa pilihan rakyat bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” kata Buleks.

Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi

Terkait alasan tingginya biaya politik dan potensi politik uang dalam pilkada langsung, Buleks menilai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. Ia mendorong solusi berupa penguatan pendidikan politik dan pengawasan yang lebih ketat.

“Tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Jangan karena ada kekurangan dalam prosesnya, lalu hak pilih rakyat dicabut begitu saja. Mandat pemilihan harus tetap dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat,” tandas dia.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Presiden Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi, DEKOPIN Yakin jadi Pilar Ekonomi Nasional

Menurut Prabowo, kekuatan koperasi terletak pada semangat gotong royong. Ia mengibaratkannya seperti sapu lidi yang akan menjadi kuat ketika bersatu.

Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

Fawait mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Serunya Slimetastic Lab: Cara Kreatif Luminor Hotel Surabaya Jemursari Manjakan Tamu Cilik

Luminor Hotel Surabaya Jemursari terus berkomitmen menjadi destinasi pilihan bagi keluarga yang ingin menikmati liburan yang nyaman dan edukatif.

Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

Fawait menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, baik peserta UHC maupun pasien umum.

PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029

Acara ini juga untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah dan mendekatkan partai dengan masyarakat.

Potret 115 Napi dari Jatim dan Sulawesi Dipindahkan ke Nusakambangan

Ditjenpas berharap pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.