Senin, 02 Feb 2026 03:45 WIB

Budi Leksono soal Pilkada Dipilih DPRD: Itu Persempit Ruang Demokrasi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Sabtu, 31 Jan 2026 10:43 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id – Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono alias Buleks memberikan pandangan soal wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Buleks menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan ruang kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.

Baca Juga: Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Jika mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD, maka ruang partisipasi publik akan semakin menyempit.

“Kalau pemilihan ini ditarik kembali ke legislatif, artinya kita mempersempit ruang demokrasi. Keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak nantinya hanya akan ditentukan oleh segelintir elite di parlemen,” jelas Buleks kepada selalu.id, Sabtu (31/1/2026).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini juga menekankan pentingnya menjaga prinsip one man, one vote.

Buleks menyebut legitimasi kepala daerah akan jauh lebih kuat jika mandat diberikan langsung oleh rakyat, bukan melalui kompromi politik di DPRD.

Baca Juga: Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Ia juga menilai sistem Pilkada langsung terbukti melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berangkat dari rekam jejak kepemimpinan di daerah.

Sejumlah kepala daerah yang kemudian berkiprah di tingkat nasional setelah mendapat kepercayaan rakyat di wilayahnya.

“Banyak kepala daerah yang lahir dari pilkada langsung dan kemudian menjadi figur nasional karena kinerjanya teruji di lapangan. Itu bukti bahwa pilihan rakyat bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” kata Buleks.

Baca Juga: Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Terkait alasan tingginya biaya politik dan potensi politik uang dalam pilkada langsung, Buleks menilai persoalan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat. Ia mendorong solusi berupa penguatan pendidikan politik dan pengawasan yang lebih ketat.

“Tugas kita adalah mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Jangan karena ada kekurangan dalam prosesnya, lalu hak pilih rakyat dicabut begitu saja. Mandat pemilihan harus tetap dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat,” tandas dia.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

205 Ribu KK Surabaya Belum Terdata, Banyak Warga Pakai Alamat Numpang

Banyak KK tercatat di satu alamat, tetapi secara fisik rumah tersebut tidak mungkin dihuni sebanyak itu.

Tak Mau Kursi Turun Lagi, Armuji Bidik Gen Z jadi Kader Baru PDIP Surabaya

“Kita harus merebut kembali kursi-kursi yang sempat hilang," ujar Ketua PDIP Surabaya itu.

Konflik Lahan di Jember Masih Rawan, DPRD Dorong Peran Posbakum Desa

Konflik tersebut tidak hanya terjadi di kawasan pedesaan, tetapi juga merambah wilayah perkotaan dan berpotensi memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.

Surabaya Mulai Kewalahan Tampung Hujan Ekstrem, 12 Sistem Drainase Diperbesar

Pada 2026, DSDABM melakukan intervensi terhadap 12 dari total 30 sistem drainase yang ada di Surabaya.