Tekan Stunting dan Penyakit Kronis, Surabaya Bangun Sistem Kesehatan Berbasis Data RW
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 29 Jan 2026 14:41 WIB
selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat berbasis data hingga tingkat rukun warga (RW).
Baca Juga: DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Data Desilnya di Atas 5
Penandatanganan dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi di ruang kerja wali kota, Rabu (28/1/2026).
Kerja sama tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan anak dan remaja, kesehatan perempuan dan reproduksi, penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, penyakit degeneratif hingga kanker, serta percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC).
Eri mengatakan, kolaborasi ini akan diawali dengan pemetaan kondisi kesehatan warga di setiap RW. Melalui langkah tersebut, pemkot ingin mengetahui secara detail persoalan kesehatan dominan di masing-masing wilayah.
“Dalam satu RW, kami ingin tahu secara detail masalah kesehatannya, bukan hanya penyakit, tetapi juga kondisi seperti stunting maupun ibu dengan risiko tinggi,” kata Eri.
Data tersebut nantinya dihimpun dan dikaji bersama IDI untuk membentuk klaster kesehatan di tiap RW. Dari situ, pemkot dapat menentukan prioritas penanganan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Lewat kajian IDI, kita bisa melihat sebenarnya Surabaya ini darurat kesehatan di sektor apa. Dari situ disusun langkah penanganannya,” ujarnya.
Menurut Eri, keberhasilan program ini salah satunya diukur dari menurunnya kunjungan warga ke fasilitas kesehatan akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Ia menekankan pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif dibanding hanya kuratif.
“Daerah yang baik bukan yang kunjungan rumah sakitnya tinggi karena sakit, tapi kunjungan untuk pemeriksaan rutin. Artinya masyarakat sehat dan pencegahan berjalan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya dan IDI akan menyusun timeline pelaksanaan program, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di puskesmas pembantu (pustu). Selama ini, sebagian besar pustu hanya diisi bidan dan perawat.
“Dengan kerja sama ini, kami berharap kebutuhan dokter di pustu juga bisa terpenuhi sehingga layanan kesehatan makin dekat dengan warga,” kata Eri.
Selain berdampak pada pola layanan, pemetaan kesehatan berbasis RW juga akan memengaruhi perencanaan anggaran.
Menurut Eri, alokasi anggaran kesehatan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing wilayah sebelum disinergikan di tingkat kota.
“Setiap RW pasti punya kebutuhan berbeda. Dengan pendekatan ini, anggaran benar-benar berbasis kebutuhan nyata,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak
Pemkot menargetkan beberapa RW akan menjadi percontohan mulai Mei 2026 sebelum program diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Surabaya.
Sementara itu, Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi menyatakan siap mendukung penuh program tersebut. Ia menyebut IDI Surabaya memiliki sekitar 7.600 anggota, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, hingga akademisi kedokteran.
“Kami akan terlibat mulai dari identifikasi masalah kesehatan, analisis solusi, intervensi bersama pemangku kepentingan, hingga evaluasi berbasis data dan sains sampai tingkat RW,” ujarnya.
Ia optimistis kolaborasi tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya sekaligus menekan angka stunting, kematian ibu dan anak, serta penyakit tidak menular di masa mendatang.
Editor : Ading
