Jumat, 05 Jun 2026 06:41 WIB

Terjaring OTT KPK, Ini rekam Jejak Karier Maidi dari Guru hingga Wali Kota Madiun

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 19 Jan 2026 17:00 WIB
Foto: Maidi, Walikota Madiun
Foto: Maidi, Walikota Madiun

selalu.id - Maidi dikenal sebagai birokrat senior di Kota Madiun dengan perjalanan karier panjang di lingkungan pemerintahan daerah sebelum terjun ke dunia politik. Riwayat tersebut kini menjadi perhatian setelah ia dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Maidi mengawali karier sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun pada 1989. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun sebelum beralih ke jabatan struktural di Pemerintah Kota Madiun.

Baca Juga: Kantor Petrogas Jatim Utama Didemo, Diduga Ada Praktik Korupsi Dana CSR

Latar belakang pendidikan Maidi ditempuh di sejumlah perguruan tinggi, antara lain IKIP Surabaya, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Satyagama Jakarta, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, dan Universitas Terbuka Surabaya.

Kariernya di pemerintahan terus meningkat. Maidi pernah menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Puncak karier birokrasi diraih saat ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun pada periode 2009 hingga 2018. Selama menjabat Sekda, Maidi menangani koordinasi pemerintahan serta pengelolaan administrasi dan anggaran daerah.

Baca Juga: Dr WP Djatmiko soal KPK: Jadilah Sapu yang Bersih, Bukan Sapu Kotor!

Setelah hampir satu dekade menjabat Sekda, Maidi masuk ke dunia politik. Pada Pilkada 2018, ia maju sebagai calon Wali Kota Madiun dengan dukungan PDI Perjuangan dan partai koalisi. Ia terpilih dan menjabat Wali Kota Madiun periode 2019 hingga 2024.

Pada masa kepemimpinan periode pertama, Maidi menjalankan sejumlah program pembangunan kota dan pelayanan publik.

Menjelang Pilkada 2024, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota dengan dukungan Partai Gerindra sebagai pengusung utama bersama F Bagus Panuntun sebagai wakil. Pasangan ini juga didukung PSI, Golkar, NasDem, Demokrat, serta sejumlah partai lainnya. Maidi kembali terpilih dan dilantik untuk periode 2025 hingga 2030.

Baca Juga: KCB Sebut Dugaan Pungli di DLH Jatim Dikendalikan Pejabat hingga Pihak Swasta

Di tengah masa jabatan periode kedua tersebut, Maidi dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pada Senin (19/1/2026), tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan sebanyak 15 orang. Dari jumlah itu, sembilan orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satu pihak yang diamankan disebut merupakan Wali Kota Madiun.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.