Demo Jagal RPH Pegirian Memanas, Emak-Emak Geruduk Ruang Ketua DPRD Surabaya
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 14 Jan 2026 14:42 WIB
selalu.id Puluhan jagal kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirian selama tiga hari berturut-turut. Setelah sebelumnya berunjuk rasa di kawasan Tugu Pahlawan, massa kembali mendatangi Gedung DPRD Surabaya, Rabu (14/1/2026).
Pantauan selalu.id di lokasi, aksi berlangsung tegang. Massa aksi sempat mengancam akan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD apabila tidak ditemui pimpinan dewan.
Baca Juga: Besok Ratusan Massa Dikabarkan Akan Turun ke Grahadi Lagi, Ini Tuntutannya
“Kita bakal anarkis kalau tidak ditemui,” teriak salah satu orator di tengah aksi.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah emak-emak yang merupakan keluarga jagal masuk hingga ke depan ruang Ketua DPRD Surabaya. Aksi tersebut diwarnai teriakan, luapan emosi, serta upaya mendorong pintu ruang hearing Komisi D.
Sejumlah peserta aksi terlihat merekam kejadian menggunakan telepon genggam. Sementara di luar gedung, massa membentangkan spanduk berisi penolakan relokasi RPH Pegirian.
Baca Juga: Besok Bakal Ada Aksi Massa Lagi di Pusat Kota Surabaya, Poster Terpasang di Medsos
Dalam aksi tersebut, emak-emak menyuarakan dampak langsung kebijakan relokasi terhadap kehidupan keluarga mereka. Salah satu emak-emak berteriak dengan suara bergetar di hadapan petugas dan massa aksi.
“Sudah tiga hari ini kami tolak dipindah. Tiga hari tidak makan, anak saya tidak sekolah,” teriaknya.
Baca Juga: Mogok Jagal Pegirian Sempat Ganggu Pasokan, RPH Pastikan Stok Daging Surabaya Aman
Massa menilai relokasi RPH Pegirian ke RPH Osowilangun dilakukan tanpa solusi yang jelas bagi keberlangsungan mata pencaharian jagal dan pedagang daging. Mereka mengaku pendapatan terhenti sejak aktivitas pemotongan terganggu.
Spanduk bertuliskan “Para Jagal dan Pedagang Daging RPH Pegirian Menolak Dipindah dengan Alasan Apapun” terbentang di luar gedung DPRD. Massa juga menyampaikan kekhawatiran akan kehilangan pelanggan serta meningkatnya biaya operasional apabila relokasi tetap dipaksakan.
Editor : Ading
