Jumat, 04 Sep 2026 21:26 WIB

DPRD Surabaya Geram, Nilai Ricuh Aksi Jagal Dipicu RPH Minim Dialog

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 12 Jan 2026 14:06 WIB
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni

selalu.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya menanggapi aksi penolakan relokasi Rumah Potong Hewan Pegirian ke RPH Tambak Osowilangun yang dilakukan ratusan jagal sapi di Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2026).

DPRD menilai persoalan tersebut dipicu minimnya dialog yang komprehensif antara pengelola RPH dengan para mitra jagal sebelum kebijakan relokasi digulirkan.

Baca Juga: Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, sejak awal pengelola RPH sebagai leading sector belum membuka ruang komunikasi yang sehat dengan para jagal.

“Kami menangkap bahwa pengelola RPH sebagai leading sector belum membuka dialog yang komprehensif dengan mitra-mitranya. Andai kewajiban dialog itu dijalankan sejak awal, saya kira tidak akan muncul percikan ketidakpastian seperti hari ini,” kata Arif Fathoni usai menemui massa aksi.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan DPRD telah menerima aspirasi para jagal dan pedagang daging sapi. Bahkan, DPRD diminta menandatangani tuntutan massa sebagai bentuk keberpihakan.

“Kami ini pelayan rakyat. Apa pun yang diperjuangkan rakyat, kami harus memiliki napas yang sama. Tapi kami juga memastikan, apakah kebijakan ini sudah final atau masih ada ruang dialog,” ujarnya.

Arif Fathoni menegaskan DPRD akan memfasilitasi dialog terbuka antara pengelola RPH, Pemerintah Kota Surabaya, dan mitra jagal untuk mencari solusi bersama.

“Ekosistem RPH dan jagal ini hubungan mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Harapannya ada solusi happy ending tanpa mengganggu pasokan daging di Surabaya dan daerah lain,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan jagal sapi Abdullah Mansyurr menyatakan aksi tersebut merupakan gerakan kolektif jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya. Ia menyebut terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

“Pertama, kami menuntut Wali Kota Surabaya membatalkan rencana relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun. Kedua, kami meminta surat edaran pendaftaran pemindahan itu dicabut,” tegas Abdullah.

Abdullah mengklaim para jagal tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun penentuan lokasi relokasi. Ia menilai RPH Tambak Osowilangun terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius.

“Kalau ini dipaksakan, ribuan orang bisa menganggur. Biaya kos, transportasi, hingga operasional sudah kami hitung. Banyak yang memilih berhenti bekerja,” ujarnya.

Ia juga menyesalkan terbitnya surat edaran pendaftaran relokasi yang dinilai bertentangan dengan rencana DPRD untuk memfasilitasi audiensi lanjutan.

“Kami kaget, katanya mau difasilitasi solusi, tapi tiba-tiba keluar surat edaran untuk pindah. Itu menampar kami,” katanya.

Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Abdullah menegaskan para jagal menolak rencana pemindahan yang dijadwalkan setelah Idulfitri dan memastikan tidak ada satu pun jagal yang mendaftar relokasi.

Sebagai bentuk tekanan, para jagal mengancam akan menghentikan suplai daging sapi ke Surabaya hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Mulai hari ini, tidak akan ada peredaran daging sapi ke Surabaya. Ini alarm bagi Pemkot, Pemprov Jawa Timur, hingga pemerintah pusat, karena suplai dari RPH Pegirian adalah yang terbesar,” tandas Abdullah.

Diketahui, terdapat sekitar 35 hingga 50 jagal di RPH Pegirian yang selama ini menyuplai daging sapi ke pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, UMKM, hingga sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Massa menyatakan aksi penolakan akan terus berlanjut jika belum ada keputusan tegas dari Wali Kota Surabaya maupun Komisi B DPRD.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Aturan Jam Operasional Pasar Tanjungsari 77 Surabaya Diprotes, Saleh Mukadar: Pemerintah Mau Ganti Rugi Kalau Buah Rusak

Tokoh masyarakat Surabaya, Saleh Mukadar, menilai penerapan aturan jam operasional secara seragam tanpa melihat jenis komoditas adalah langkah yang keliru.

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Saat ini, Pemkot mematangkan tahap penjaringan masukan akhir dari para pemangku kepentingan.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.