Kamis, 03 Sep 2026 11:20 WIB

Pemberi Uang Tak Diproses, Hakim Nilai Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Pemerasan Kadindik Jatim

selalu.id – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengkritik kejanggalan dalam penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai. Sorotan utama tertuju pada tidak ditangkapnya pihak yang menyerahkan uang kepada terdakwa saat proses penindakan.

Dalam persidangan, hakim anggota Dr. Nur Kholis mempertanyakan alasan penyidik tidak menangkap Hendra, yang secara langsung menyerahkan uang tunai Rp20 juta kepada terdakwa Sholihuddin. Penyerahan uang tersebut terjadi dalam pertemuan di D’Coffee Cup, Jalan Raya Prapen, Surabaya, sekitar pukul 22.45 WIB.

Baca Juga: 2 Oknum Petugas DLH Surabaya Peras Pedagang di Kawasan Tugu Pahlawan, Ini Tampangnya

“Kenapa Hendra tidak kamu tangkap? Apa tujuanmu?” tanya Dr. Nur Kholis kepada saksi Dika Rahman, anggota Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan.

Saksi Dika tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hakim kemudian menegaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hendra tidak hanya berperan sebagai perantara, melainkan pihak yang aktif menawarkan uang agar konten di media sosial TikTok diturunkan.

Hakim menyampaikan bahwa apabila pemberi uang turut diamankan, alur peristiwa akan menjadi lebih terang, termasuk sumber dana yang digunakan. Jika uang tersebut berasal dari korban, maka unsur turut serta dapat terpenuhi.

Baca Juga: Diperas, Kehilangan Kerja dan Foto Syurnya Tersebar: Ibu di Sidoarjo Awalnya Hanya Pinjam Rp200 Ribu

“Kalau uang itu dari Kadindik dan diserahkan melalui Hendra, maka masuk kategori bersama-sama. Faktanya, Hendra yang memberi dan menawari. Dalam kondisi seperti itu, orang pasti menerima. Ini yang jadi persoalan,” ujar hakim.

Majelis hakim juga menilai Hendra berpotensi dijerat Pasal 55 KUHP sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana. Menurut hakim, pemberi uang seharusnya diproses hukum, bukan dilepaskan dari perkara.

Dalam kesaksiannya, Dika Rahman menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya pengaduan dari Hendra dan Iwan terkait permintaan uang Rp50 juta untuk menurunkan konten yang memuat dugaan perselingkuhan dan dugaan korupsi dana hibah pengadaan yang menyeret nama Kadindik Jawa Timur.

Baca Juga: Awas Penipuan Modus Video Call Seks, Pria Asal Sidoarjo Sampai jadi Korban Pemerasan

Uang tunai sebesar Rp20 juta diketahui telah berpindah tangan saat penangkapan dilakukan. Proses hukum kemudian berjalan berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh Aries Agung Paewai sebagai korban.

Dua terdakwa dalam perkara ini, Sholihuddin dan M. Syaefiddin Suryanto, didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemerasan secara bersama-sama.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.