Polri Perbarui Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis HAM Internasional

selalu.id – Kepolisian Republik Indonesia melakukan pembaruan model pelayanan aksi unjuk rasa dengan mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan standar internasional. Polri menilai peningkatan kualitas pengamanan aksi diperlukan untuk menjamin hak berekspresi warga negara.

 

Baca Juga: Ibu Rumah Tangga hingga Akademisi Perempuan Turun Demo di Surabaya, Ini Lima Tuntutannya

Wakil Kepala Polri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menjelaskan pembaruan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Polri juga akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang untuk mempelajari penerapan kode etik pengendalian massa.

 

“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan secara rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dedi, Kamis 27 November 2025.

 

Proses penyusunan juga melibatkan akademisi, pakar, dan koalisi masyarakat sipil untuk memastikan model pelayanan sesuai prinsip demokrasi. Asesmen psikologis dan evaluasi kinerja terhadap komandan, kasatwil, dan kapolres menjadi bagian dari pembaruan ini.

 

Sistem pengendalian massa yang sebelumnya memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Penyesuaian dilakukan agar sejalan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan standar HAM pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

Baca Juga: Pendemo Tolak Bunga Pemberian Polwan saat Demo di Taman Apsari Surabaya

 

Evaluasi berkelanjutan akan dilakukan pada setiap tindakan di lapangan. Standar akuntabilitas menjadi perhatian dalam penerapan model baru ini.

 

Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan seperti Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, PBHI, YLBHI, Imparsial, Raksa Initiative, KontraS, Koalisi Perempuan, HRRWG, Centra Initiative, Amnesty, dan Walhi.

Baca Juga: Massa Demo Berpakaian Serba Hitam Mulai Datang di Depan Grahadi Surabaya

 

Dedi menyampaikan terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan. Polri berkomitmen menyempurnakan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak publik dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

 

“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-11574-polri-perbarui-pelayanan-unjuk-rasa-berbasis-ham-internasional