Rabu, 11 Nov 2026 22:42 WIB

Influencer Dilarang Promosikan Mihol, Pemkot Surabaya Awasi Konten Digital

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 07 Nov 2025 16:53 WIB
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkopumdag) Surabaya, Febrina Kusumawati
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkopumdag) Surabaya, Febrina Kusumawati
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan akan menertibkan praktik usaha minuman beralkohol (mihol) yang dinilai rawan melanggar aturan. Penertiban tak hanya menyasar pengusaha dan tempat hiburan, tetapi juga influencer yang ikut mempromosikan produk tersebut di media sosial.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya: Promosi Alkohol oleh Influencer Berisiko Tinggi

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkopumdag) Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan niat berbisnis harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban kota.

 

Ia menegaskan seluruh pelaku usaha mihol wajib tunduk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

 

“Kami telah mengumpulkan seluruh pihak terkait. Pesan kami jelas, membuka usaha mihol harus diiringi dengan pemahaman mendalam tentang regulasi dan batasan yang berlaku,” ujar Febrina, Jumat (7/11/2025).

 

Dalam perda itu, Pasal 69 Ayat 9 menyebut dua larangan utama, yakni penjualan mihol kepada pembeli berusia di bawah 21 tahun dilarang keras dan wajib dibuktikan dengan kartu identitas. Selain itu, perusahaan juga dilarang beriklan dalam bentuk apa pun, termasuk melalui media massa dan media sosial.

 

Febrina menjelaskan usaha minuman beralkohol tergolong usaha terbatas yang hanya bisa dijalankan dengan izin khusus. Ia menegaskan konsumsi di tempat hanya diperbolehkan bagi usaha berizin resmi berstatus bar.

 

“Tempat usaha lain harus menyesuaikan perizinannya atau hanya diperbolehkan sesuai ketentuan yang sangat terbatas,” jelasnya.

Baca Juga: Denda Rp50 Juta Dinilai Tak Bikin Jera, DPRD Dorong Libatkan Influencer

 

Pemkot Surabaya kini memperluas pengawasan hingga ke ranah digital. Dinkopumdag bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) untuk mengingatkan para influencer agar tidak mempromosikan produk minuman beralkohol.

 

“Kami mengerti profesi influencer, namun kami ingatkan, mereka dilarang keras menerima materi promosi yang bertentangan dengan Perda,” tegas Febrina.

 

Langkah persuasif ini disebut mulai menunjukkan hasil. Sebagian besar konten iklan mihol yang sempat diperingatkan kini sudah diturunkan. Namun, satu akun pribadi masih dipantau dan dikoordinasikan dengan kementerian pusat untuk penanganan sesuai prosedur.

 

Baca Juga: Pangaruh Alkohol, Pemuda Terperosok ke Sungai di Surabaya

“Kami tidak bisa serta-merta melakukan take down akun personal tanpa melalui prosedur yang sesuai,” ujarnya.

 

Febrina memastikan Pemkot tidak akan ragu menjatuhkan sanksi jika pelanggaran tetap berulang. Penegakan dilakukan bertahap, mulai dari surat peringatan hingga kemungkinan penutupan usaha.

 

“Kami juga meminta bantuan dan kolaborasi dari masyarakat untuk ikut memantau. Jika masyarakat menemukan pelanggaran yang sudah diperingatkan dan masih ada lagi, Pemkot meminta untuk segera dilaporkan,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Di balik pembongkaran tersebut, mencuat dugaan kuat adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa stan di atas aset milik pemerintah kota.

Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah ​

​Risma dan Armuji berharap masifnya pemasangan teba di berbagai wilayah ini mampu menggugah kesadaran masyarakat Surabaya untuk lebih proaktif kelola sampah.

Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000

Mulai bawang merah, bawang putih hingga cabai, komoditas tersebut tersedia dalam Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak yang digelar Pemkot Surabaya.

APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk.

Wujudkan Birokrasi Bersih, Imigrasi Jatim Kenalkan Inovasi Digital RAPI KARIR

Inovasi berbasis digital ini dirancang untuk memperkuat pengawasan serta pemantauan kepatuhan internal pegawai melalui pendekatan data.