Rabu, 22 Jul 2026 13:50 WIB

Petani Kedung Cowek Tolak Lahan Produktif Dijadikan Sekolah Rakyat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 28 Okt 2025 16:53 WIB

selalu.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya menuai penolakan dari kelompok petani setempat. Mereka menolak karena lahan yang akan digunakan merupakan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan warga.

 

Baca Juga: Lewat Pro Gus'e Update, Bupati Fawait Beber Rp312 Miliar Dukungan Pertanian untuk Jember

Ketua RW 01 Kedung Cowek, Witono Adi, menyatakan warga tidak menolak program pendidikan, tetapi meminta agar lokasi pembangunan dipindahkan ke lahan non-produktif yang masih tersedia di sekitar wilayah tersebut.

 

“Warga tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Tapi jangan di lahan produktif. Di depan mata kami ada tanah kosong, non-produktif, kenapa itu tidak dipakai?” ujar Witono, usai rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Selasa (28/10/2025).

 

Witono menjelaskan, lahan pertanian di kawasan Kedung Cowek memiliki tingkat kesuburan tinggi dengan hasil panen mencapai 10 hingga 11 ton padi per hektare setiap musim.

 

“Satu hektare bisa menghasilkan 10 sampai 11 ton padi per musim. Di tempat lain paling 6 atau 7 ton. Ini lahan subur, sumber makan kami,” ujarnya.

 

Perwakilan kelompok petani Kedung Cowek, Nich Husnin, menilai pemerintah kurang bijak dalam menentukan lokasi proyek. Ia menegaskan bahwa warga hanya meminta lokasi pembangunan digeser ke area non-produktif.

 

“Kami tidak menolak. Kami hanya minta digeser saja. Karena lahan yang mau dibangun itu produktif,” kata Nich.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Pemkot Cari Solusi Sengketa Lahan Sekolah Rakyat

 

Nich juga menyebut adanya kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kepentingan lain di balik proyek tersebut. Ia menyoroti sejumlah lahan milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di sekitar lokasi yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.

 

“Banyak lahan BPWS yang dulu dibebaskan, tapi sekarang terbengkalai. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat?” ujarnya.

 

Ia menambahkan, para petani berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendengarkan aspirasi warga dan tidak mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat kecil.

 

Baca Juga: DPRD Jatim Dorong Bantuan Alat Pertanian untuk Tingkatkan Produktivitas Sawah

“Pemerintah jangan sewenang-wenang terhadap programnya sendiri. Kami dukung pendidikan, kami dukung pengentasan kemiskinan. Tapi kalau lahan produktif diambil, dua-duanya gagal: pangan dan kesejahteraan,” tegasnya.

 

Berdasarkan data kelompok tani, sedikitnya ada empat hektare lahan pertanian milik lima petani yang akan terdampak jika proyek Sekolah Rakyat tetap dilanjutkan di lokasi saat ini.

 

“Lahan ini warisan dari leluhur kami, dulu tanahnya untuk petani. Kami hanya ingin tetap bisa menanam dan memberi makan keluarga kami,” pungkas Nich.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.