Rabu, 21 Okt 2026 14:51 WIB

Petani Kedung Cowek Tolak Lahan Produktif Dijadikan Sekolah Rakyat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 28 Okt 2025 16:53 WIB

selalu.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya menuai penolakan dari kelompok petani setempat. Mereka menolak karena lahan yang akan digunakan merupakan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan warga.

 

Baca Juga: Kunjungi Lahan Terdampak Kekeringan di Gresik, Mentan Amran Tawarkan Solusi Gak Pake Ribet

Ketua RW 01 Kedung Cowek, Witono Adi, menyatakan warga tidak menolak program pendidikan, tetapi meminta agar lokasi pembangunan dipindahkan ke lahan non-produktif yang masih tersedia di sekitar wilayah tersebut.

 

“Warga tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat. Tapi jangan di lahan produktif. Di depan mata kami ada tanah kosong, non-produktif, kenapa itu tidak dipakai?” ujar Witono, usai rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Selasa (28/10/2025).

 

Witono menjelaskan, lahan pertanian di kawasan Kedung Cowek memiliki tingkat kesuburan tinggi dengan hasil panen mencapai 10 hingga 11 ton padi per hektare setiap musim.

 

“Satu hektare bisa menghasilkan 10 sampai 11 ton padi per musim. Di tempat lain paling 6 atau 7 ton. Ini lahan subur, sumber makan kami,” ujarnya.

 

Perwakilan kelompok petani Kedung Cowek, Nich Husnin, menilai pemerintah kurang bijak dalam menentukan lokasi proyek. Ia menegaskan bahwa warga hanya meminta lokasi pembangunan digeser ke area non-produktif.

 

“Kami tidak menolak. Kami hanya minta digeser saja. Karena lahan yang mau dibangun itu produktif,” kata Nich.

Baca Juga: Lewat Pro Gus'e Update, Bupati Fawait Beber Rp312 Miliar Dukungan Pertanian untuk Jember

 

Nich juga menyebut adanya kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kepentingan lain di balik proyek tersebut. Ia menyoroti sejumlah lahan milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di sekitar lokasi yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.

 

“Banyak lahan BPWS yang dulu dibebaskan, tapi sekarang terbengkalai. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat?” ujarnya.

 

Ia menambahkan, para petani berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendengarkan aspirasi warga dan tidak mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat kecil.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Pemkot Cari Solusi Sengketa Lahan Sekolah Rakyat

“Pemerintah jangan sewenang-wenang terhadap programnya sendiri. Kami dukung pendidikan, kami dukung pengentasan kemiskinan. Tapi kalau lahan produktif diambil, dua-duanya gagal: pangan dan kesejahteraan,” tegasnya.

 

Berdasarkan data kelompok tani, sedikitnya ada empat hektare lahan pertanian milik lima petani yang akan terdampak jika proyek Sekolah Rakyat tetap dilanjutkan di lokasi saat ini.

 

“Lahan ini warisan dari leluhur kami, dulu tanahnya untuk petani. Kami hanya ingin tetap bisa menanam dan memberi makan keluarga kami,” pungkas Nich.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

21 Anggota Geng Motor Pengeroyok Pengunjung Angkringan di Mojokerto Diringkus

Tiga orang dilaporkan menjadi korban dan mengalami luka-luka, salah satunya luka robek diduga akibat senjata tajam.

Doa Kebangsaan di Mojokerto, Ning Ita dan Kapolres Kompak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Doa bersama menjadi ikhtiar menyatukan tekad sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan tokoh masyarakat dalam membangun bangsa.

Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penindakan saja tidak cukup.

Ayah Bacok Dua Anak Kandung di Surabaya Gegara Sengketa Harta

Pelaku datang ke lokasi yang juga berfungsi sebagai hunian keluarga, dan menuntut secara kasar kepada Renata agar menyerahkan surat atau sertifikat bangunan.

SIER Perkuat Kerja Sama dengan Investor Jepang, Konjen Dukung Rencana Pengembangan Kawasan Industri

Selain membahas kerja sama yang telah berjalan, Takonai menyambut baik rencana SIER untuk terus mengembangkan kawasan industri di daerah lain.

Polda Jatim Terjunkan Pasukan Atasi Penanganan Karhutla

Berdasarkan perkembangan situasi dan hasil pemantauan, karhutla masih terpantau di sembilan wilayah di Jawa Timur.