Hanya Rp300 Juta, DPRD Nilai Anggaran Pelatihan Budidaya Lele dan Nila Surabaya Terlalu Kecil
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 23 Okt 2025 14:38 WIB
selalu.id – Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memaksimalkan penggunaan anggaran program pemberdayaan masyarakat, terutama pada pelatihan dan budidaya ikan.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo, menyoroti kecilnya alokasi dana pelatihan masyarakat yang hanya sekitar Rp300 juta. Ia menilai anggaran tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa.
“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun. Mestinya cakupannya lebih luas agar semakin banyak warga bisa ikut. Dan jangan berhenti di pelatihan saja, harus ada tindak lanjutnya,” ujar Agoeng, Kamis (23/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan seperti lele dan nila. Ia menilai program budidaya perikanan berpotensi membantu ekonomi keluarga jika diperluas hingga tingkat RT.
“Justru program seperti ini jangan dikurangi. Kalau bisa malah ditambah dua kali lipat agar lebih banyak warga bisa berbudidaya. APBD harus benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan program berdasarkan skala prioritas dan rasionalisasi anggaran.
Baca Juga: Di Balik Pagar Besi Mal Surabaya, DPRD Endus Adanya Kekhawatiran
“Secara prinsip kami pertimbangkan dari sisi waktu, output, dan sasarannya. Semua akan kami bahas lebih detail,” kata Antiek.
Ia menjelaskan, DKPP saat ini memfokuskan dukungan terhadap program Kampung Pancasila, terutama dalam pengembangan urban farming. Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga lingkungan.
Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Surabaya Tak Tunggu Laporan Warga untuk Normalisasi Saluran Air
“Urban farming ini memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam atau memelihara ikan. Selain mendukung ekonomi keluarga, juga menjaga ketahanan pangan di tingkat RW,” jelasnya.
Antiek menambahkan, pihaknya tengah memetakan RW yang sudah menjalankan kegiatan budidaya agar pelaksanaan program lebih merata.
“Datanya masih kami petakan, mana RW yang sudah punya kegiatan budidaya dan mana yang belum,” tutupnya.
Editor : Ading
