Kader PDIP Surabaya Kompak Kawal Utang Pemkot Rp1,5 Triliun untuk Program Kerakyatan
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 08 Okt 2025 17:42 WIB
selalu.id- Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Adi Sutarwijono.
Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Periode pertama Pak Eri fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sekarang, kita menghadapi gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Maka kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” kata Achmad, Rabu (8/10/2025).
Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun. Pada APBD 2026, sejumlah proyek strategis akan menggunakan skema pembiayaan alternatif senilai Rp1,5 triliun, lebih efisien dibandingkan rencana awal yang mencapai Rp2,9 triliun.
Baca Juga: Idul Adha Jadi Momentum Kebersamaan, PDIP Jatim Salurkan 468 Sapi Kurban
Achmad menyebut, meski menghadapi tekanan ekonomi global, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga kesejahteraan warga dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkot juga disebut gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan yang aman serta tidak membebani masyarakat.
“Program pro-rakyat seperti beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan pendidikan SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni justru meningkat kuotanya di tahun 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Pengganti Ketua DPRD Surabaya Masih Misterius, Siapa yang Bakal Jadi?
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, dan pelebaran jalan turut berdampak pada peningkatan nilai ekonomi warga.
“Jadi, terhadap setiap kebijakan, kita harus melihat dengan hati yang jernih. Jangan mudah terprovokasi atau ditunggangi kepentingan dan ambisi politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” tegas Achmad.
Editor : Ading
