DPRD Jatim Kritisi Gubernur Khofifah Soal Daerah Miskin dan Pengelolaan BUMD
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 02 Okt 2025 12:41 WIB
selalu.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur mengkritik Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait kurangnya perhatian pada 17 kabupaten/kota di Jatim yang masih berada di garis kemiskinan. Kritik juga diarahkan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak optimal.
Baca Juga: Menko AHY Resmikan 166 Rumah Revitalisasi Kampung Nelayan di Campurejo Gresik
Juru bicara Fraksi PAN, Suli Da’im, menyampaikan bahwa 17 kabupaten/kota tersebut masih membutuhkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mencari solusi.
“Ini menjadi PR kita semua. Kita perlu me-refresh kembali bahwa masih ada 17 kabupaten/kota yang perlu mendapatkan suntikan dari APBD,” ujar Suli, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, perhatian lebih dari gubernur dibutuhkan untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Selain menyoroti persoalan kemiskinan, Fraksi PAN juga menyoroti tingginya belanja daerah yang mencapai Rp29,2 triliun, sementara pendapatan daerah lebih rendah yakni Rp28,2 triliun.
Baca Juga: Momen Haru Warga Mojokerto Sambut Bantuan Air Bersih dari Pemerintah
Suli menduga salah satu penyebabnya adalah penempatan orang yang tidak memiliki kapasitas dalam mengelola BUMD. “BUMD harus mendapat perhatian serius. Jangan kemudian BUMD itu dijadikan tempat untuk menampung orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam mengelolanya,” tegasnya.
Baca Juga: PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029
Ia menambahkan, beberapa fraksi lain juga menilai kinerja BUMD perlu dievaluasi. Fraksi PAN mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi jika BUMD yang telah beroperasi puluhan tahun tidak mampu memberikan dividen kepada APBD.
“Buat apa kita menyuntikkan dana tapi tidak memberikan keuntungan kepada APBD, sehingga tidak hanya bergantung pada pajak rakyat yang selama ini menjadi satu-satunya jalan yang dilakukan Pemprov Jatim,” pungkasnya.
Editor : Ading
