Demo Pemuda-Mahasiswa Soroti Dugaan Kejanggalan APBD Surabaya 2025, Massa Dihadang Preman
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 25 Sep 2025 20:56 WIB
selalu.id – Ratusan massa dari Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Gara-gara ini, Rumah Makan AG Ny Suharti Harus Berurusan dengan Bapenda Surabaya
Mereka menyoroti sejumlah pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dinilai janggal dan rawan pemborosan. Dari belanja makan-minum hingga utang daerah, massa aksi menilai pengelolaan APBD Surabaya perlu dibuka secara transparan.
Selama tiga jam berorasi, rombongan mahasiswa akhirnya ditemui jajaran pejabat Pemkot Surabaya. Hadir antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra M Fikser, Sekretaris Bappedalitbang Dwija Wardhana, Kepala Bakesbangpol Tundjung Iswandaru, dan Kepala Satpol PP M Zaini.
Namun suasana sempat ricuh. Sekelompok orang yang diduga preman masuk ke tengah massa aksi dan menghadang peserta untuk masuk ke halaman Balai Kota.
Koordinator lapangan aksi, A Sholeh, mengecam keras insiden tersebut. Menurutnya, demonstrasi yang sejak awal berjalan damai malah terkesan mendapat intervensi.
Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan
“Kehadiran mereka di tengah massa aksi jelas menghalangi jalannya demonstrasi. Padahal aksi ini murni menyampaikan aspirasi dengan data dan kajian ilmiah,” tegas Sholeh.
Ia menilai kemunculan kelompok itu tak bisa dilepaskan dari sikap Pemkot Surabaya yang terkesan enggan menerima kritik.
“Kalau ini dibiarkan, bisa jadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat di Surabaya. Pemerintah seharusnya membuka ruang dialog, bukan mengintimidasi suara masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Warga Surabaya Banyak yang Sambat Parkir, Laporan ke Hotline Cak Eri Tembus 1.442
Menurut Sholeh, kritik terhadap APBD adalah bentuk partisipasi publik. Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus jelas peruntukannya dan benar-benar dipakai untuk kepentingan warga.
“Ini bukan soal kontra pemerintah, tapi memastikan anggaran tidak salah sasaran. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial,” pungkasnya
Editor : Ading
