Jumat, 20 Nov 2026 18:10 WIB

Fenomena Puluhan KK di Satu Alamat, Komisi A Ingatkan Ancaman Data Bansos

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 22 Jul 2025 13:10 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

selalu.id – Komisi A DPRD Surabaya menyoroti praktik satu alamat rumah yang dihuni oleh banyak kepala keluarga (KK) di sejumlah kawasan padat penduduk di Surabaya.

 

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kondisi ini berpotensi memicu penyimpangan data administrasi dan membuka celah ketidakadilan dalam pelayanan publik, terutama dalam pendataan bantuan sosial.

 

“Dari temuan di lapangan, satu alamat bisa digunakan lebih dari tiga KK, bahkan tersebar di bangunan berbeda dalam satu deret. Padahal, secara aturan, satu alamat maksimal hanya boleh ditempati tiga KK,” kata Yona, Selasa (22/7/2025).

 

Fenomena ini banyak ditemukan di wilayah Tambaksari, Simokerto, Tegalsari, hingga Sawahan. Ia menilai lemahnya pengawasan administrasi kependudukan menjadi penyebab utama persoalan tersebut.

 

“Kalau satu alamat dipakai oleh banyak rumah dan puluhan KK, maka pendataan bantuan sosial bisa bias. Ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

 

Menurut Yona, data kependudukan yang tidak akurat juga berpotensi menyulitkan distribusi layanan dasar seperti air, listrik, hingga penanganan kondisi darurat.

 

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

“Masalah ini seharusnya sudah selesai sejak lama, tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan. Ini menunjukkan lemahnya pendataan dan koordinasi antarinstansi, termasuk RT dan kelurahan,” ucapnya.

 

Komisi A mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk melakukan audit ulang data kependudukan dan melakukan verifikasi langsung di lapangan.

 

“Audit ulang penting. Harus ada verifikasi fisik dan sinergi dengan camat serta lurah. Jangan hanya mengandalkan sistem tanpa pengawasan,” tegasnya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

Yona juga meminta Pemkot Surabaya memperketat sistem penomoran rumah dan penataan alamat untuk menghindari penyalahgunaan.

 

“Penataan ulang alamat dan pembenahan tata ruang menjadi solusi jangka panjang. Jika tidak ditangani, ini bisa menjadi bom waktu bagi konflik sosial dan penyalahgunaan program pemerintah,” pungkasnya.

 

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.

Bakesbangpol Jatim Gandeng Guru dan Komite Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

Keberagaman masyarakat Jatim merupakan modal penting dalam pembangunan daerah.

Bicara Restart Indonesia, Gus Imin: Kekayaan Alam Harus Bisa Lunasi Utang Negara

Potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat karena pengelolaannya dinilai belum optimal.